'Untuk itu, Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk terus melakukan pengawalan terhadap seluruh proses penegakan hukum sampai berakhirnya kasus tersebut.'
KOMISI IV DPR RI mendesak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk terus melakukan upaya pemberantasan kegiatan perusakan hutan dan lingkungan yang merupakan kejahatan luar biasa.
"Untuk itu, Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk terus melakukan pengawalan terhadap seluruh proses penegakan hukum sampai berakhirnya kasus tersebut," Ketua Komisi IV DPR RI Sudin dalam rapat kerja Komisis IV DPR bersama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Gedung DPR RI Senayan, Jakarta, Rabu .
Terakhir, Komisi IV DPR RI meminta KLHK untuk melakukan langkah korektif yang nyata terhadap kebijakan masa lalu. Sebelumnya, dalam menentukan kawasan hutan yang akan dibebani konsesi serta kawasan hutan yang akan dikonversi menjadi kawasan nonhutan , kurang mempertimbangkan aspek konservasi. Selain itu, perlu mempertimbangkan juga habitat tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi, serta koridornya.
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Apresiasi Anggaran KLHK, Komisi IV DPR Dukung Penambahan Pagu“Kami mohon berkenan dukungan pimpinan dan anggota Komisi IV yang terhormat, dalam mempelajari dan mempertimbangkan pagu indikatif ini,' kata Menteri Siti.
Read more »
Komisi X DPR Minta Mendikbud Pantau Langsung Proses PPDBKetua Komisi X DPR RI Syaiful Huda menyebutproses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di sejumlah daerah ricuh.
Read more »
Komisi VIII DPR Minta Kemensos Benahi Data Kemiskinan | Republika OnlineJadikan pembenahan data kemiskinan tersebut tonggak sejarah pemerintahan saat ini.
Read more »
Komisi II DPR Setuju Seleksi CPNS Formasi 2019 Dilanjutkan |Republika OnlineSeleksi CPNS akan dimulai pada Agustus 2020 dengan protokol kesehatan.
Read more »
Komisi II DPR Setujui Aturan Protokol Kesehatan Pilkada Serentak 2020Komisi II DPR setujui PKPU dan Peraturan Bawaslu terkait penerapan protokol kesehatan pada Pilkada Serentak 2020. PilkadaSerentak2020
Read more »