Wakil Ketua Komisi III DPR RI Adies Kadir mengungkapkan adanya dugaan praktik jual-beli asimilasi narapidana di tengah pandemi virus Corona oleh oknum petugas lapas. AsimilasiNarapidana
"Tetapi sayangnya, hal ini dicemari oleh oknum-oknum di lembaga pemasyarakatan yang mencoba melakukan jual-beli terhadap program . Kita dengar di media bahwa dijual Rp 5 juta sampai Rp 10 juta, sudah bisa diberikan asimilasi. Pak Menteri waktu itu menyampaikan akan membentuk tim khusus. Oleh karena itu, kami ingin menanyakan sejauh mana tim khusus ini menanganinya?" kata Adies dalam rapat dengar pendapat Komisi III DPR, Senin .
"Menjawab tentang oknum itu, yang di Lampung Pak, ya? Di Lampung yang Rp 5 juta, Rp 10 juta. Perlu kami laporkan ini kepada Pak Adies, bahwa itu sudah turun tim Pak ke Lampung, ada dibentuk 1 tim yang internal maupun dari inspektorat, kemudian bersama-sama turun ke Lampung dan hasilnya, sudah ada hasilnya, Pak, tidak ditemukan informasi tersebut, yang Rp 5 juta itu," sebut Reynhard.
"Tapi saya Dirjen baru, kalau itu ditemukan, Rp 5 juta dan Rp 10 juta, mohon maaf ini Pak kalau saya salah. Hasil itu ternyata berkembang dan ditemukan, kami rasa, yang pertama itu sesuai dengan Pak Menteri itu, dipecat. Yang kedua itu tidak bisa lagi, harus kita kasih contoh Pak, dipidanakan," imbuhnya.
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Komisi III DPR akan Panggil Kapolri soal Pengusaha di Jet Carteran PenyidikBeredar kabar kebersamaan bos perusahaan kasus dugaan tindak pidana kehutanan dengan penyidik. Komisi III DPR RI akan memanggil Kapolri terkait hal tersebut.
Read more »
Ketua Komisi III: Asimilasi Narapidana Harus Diawasi Ketat |Republika OnlineKriteria napi asimililasi perlu diawasi agar para tahanan itu tak berulah lagi.
Read more »
Komisi Energi DPR Klaim RUU Minerba Mendesak DisahkanAnggota Komisi Energi atau Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat, Maman Abdurrahman mengklaim revisi Rancangan Undang-undang Minerba mendesak untuk segera disahkan.
Read more »
Wakil Ketua Komisi X DPR: Kok Bisa SK Menkeu Menganulir Perpres?Komisi X DPR RI secara bulat menolak pemotongan anggaran kembali bagi mitra-mitra kerjanya antara lain Perpusnas serta Kemenparekraf...
Read more »
Wakil Ketua Komisi X Dorong Keringanan Uang Kuliah Tunggal |Republika OnlineMahasiswa menjadi salah satu yang terdampak akibat pandemi Covid-19.
Read more »
Komisi Energi DPR Jadwalkan Pengesahan Revisi UU Minerba BesokMaman mengatakan pembahasan revisi UU Minerba sudah melibatkan publik sejak dimulai pada 2015.
Read more »