Komisi II Minta KPU dan BAWASLU Jelaskan Detil Kebutuhan Pilkada kepada Menkeu
Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Ir Hugua meminta KPU dan Bawaslu menjelaskan secara detail kepada Menteri Keuangan terkait kebutuhan Pilkada serentak.
Ir Hugua menyampaikan pandangannya ini saat Komisi II DPR RI melakukan Rapat Dengar Pendapat dengan KPU dan Bawaslu RI. RDP ini mengagendakan evaluasi kinerja tahun 2019 hingga 2020 serta persiapan Pilkada serentak 2020. Selain itu, Ir Hugua juga menyarankan agar Pemerintah, KPU, Bawaslu harus serius dalam melaksanakan Pilkada serentak 9 Desember 2020, khususnya dalam penyiapan anggaran tambahan yang diperlukan. ''Karena ini berpengaruh pada kualitas demokrasi kita. Jika penyelenggaraan Pilkada tidak berkualitas akan menghasilkan pemimpin yang tidak berkualitas juga. Jika pemimpin tidak berkualitas akan berdampak pada kebijakan-kebijakan yang tidak berkualitas juga.
Ir. Hugua yang juga mantan Bupati Wakatobi dua periode ini menyampaikan bahwa pandemi Covid-19 ini memaksa kita untuk mengerti digital. Sehingga perlu KPU memikirkan untuk merancang sistem pemilihan berbasis digital, dalam hal ini e-voting. ''Kalau perlu diadakan dulu survei dan simulasi untuk uji kelayakan e-voting sehingga pada saatnya nanti kita sudah siap, terutama untuk Pemilu 2024,'' saran Ir Hugua.
Terkait dengan permohonan anggaran tambahan yang diajukan oleh KPU dan Bawaslu, Ir. Hugua menyarankan agar pendekatan lobi dilakukan oleh KPU dan Bawaslu lebih dulu sebelum masalah anggaran dibahas di RDP. Karena penyelesaian masalah anggaran tidak mungkin tercapai di RDP.
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Komisi II Minta KPU dan Bawaslu Jelaskan Detil Kebutuhan Pilkada
Read more »
Komisi X DPR Minta Mendikbud Pantau Langsung Proses PPDBKetua Komisi X DPR RI Syaiful Huda menyebutproses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di sejumlah daerah ricuh.
Read more »
Komisi VIII DPR Minta Kemensos Benahi Data Kemiskinan | Republika OnlineJadikan pembenahan data kemiskinan tersebut tonggak sejarah pemerintahan saat ini.
Read more »
Komisi I Minta Kemenlu Investigasi Kematian TNI di KongoKomisi I DPR RI minta Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) untuk mendorong dilakukannya investigasi pada kasus kematian TNI di Kongo.
Read more »
Komisi VIII Minta Juliari Batubara Perbaiki Data KemiskinanKetua Komisi VIII DPR Yandri Susanto meminta Menteri Sosial Juliari Peter Batubara memperbaiki carut marut data kemiskinan di Indonesia Datakemiskinan
Read more »
Komisi IV DPR Minta KLHK Terus Tingkatkan Pengamanan Hutan'Untuk itu, Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk terus melakukan pengawalan terhadap seluruh proses penegakan hukum sampai berakhirnya kasus tersebut.'
Read more »