Komisi II DPR mendorong agar pengadaan barang Pilkada 2020 untuk memenuhi protokol kesehatan, tidak dilakukan oleh penyelenggara pemilu untuk menjaga kualitas demokrasi.
Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia ketika ditemui ANTARA di Kompleks Parlemen RI, Senayan, Jakarta, Senin . ANTARA/Abdu Faisal/am.
Jakarta - Komisi II DPR RI menggelar Rapat Kerja pada Kamis siang, membahas tambahan anggaran Pilkada 2020 yang akan digunakan untuk pemenuhan protokol kesehatan COVID-19. Dia mengatakan pelaksanaan tiap tahapan Pilkada 2020 harus menerapkan protokol kesehatan COVID-19 secara ketat, dan kualitas demokrasi harus terjaga dalam tiap tahapannya.Karena itu menurut dia, dalam Raker tersebut, Komisi II DPR juga mengundang Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Ketua Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Doni Munardo untuk membicarakan terkait penambahan anggaran Pilkada 2020 untuk pemenuhan protokol kesehatan COVID-19.
Dia mengatakan dari hasil rapat tanggl 3 Juni tersebut, diambil kesimpulan bahwa pengadaan barang tambahan untuk memenuhi protokol kesehatan COVID-19, 80-90 persen barangnya sama dengan yang digunakan Kementerian Kesehatan dan Gugus Tugas Penangangan COVID-19 antara lain Alat Pelindung Diri , masker, dan pembersih tangan.
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Komisi II Rapat dengan Menkeu Bahas Tambahan Biaya PilkadaRencananya rapat juga akan diikuti oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo.
Read more »
Komisi II DPR: Ada 5 Poin Krusial RUU PemiluDoli menyatakan, Komisi II DPR menargetkan pembahasan RUU Pemilu rampung pada pertengahan 2021.
Read more »
Komisi VI DPR Dukung Anggaran Penguatan UMKM dan BUMN |Republika OnlineSebagian besar alokasi anggaran digunakan untuk UMKM dan memperkuat BUMN
Read more »
Komisi VI DPR Soroti Soal Melonjaknya Tagihan Listrik |Republika OnlinePLN diminta membuat skema cicilan hingga 6 bulan ke depan
Read more »
Komisi VI-Menteri BUMN Raker Bahas Program PENPolitisi PDI-Perjuangan ini pun mendorong agar pemberian dana dukungan Pemerintah nantinya dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi negara.
Read more »
Komisi B akan Panggil Kadishub DKI Soal Gage Motor |Republika OnlineAziz meminta aturan gage sepeda motor untuk dikaji lebih jauh sebelum diberlakukan.
Read more »