Komisi II DPR Minta Menpan RB Kalkulasi ASN Terdampak Perampingan Lembaga 8ukaSindonews
Kemudian, Doli melanjutkan, Kemenpan RB pun telah diminta untuk melakukan kajian dan analisis terkait rencana itu sehingga, pada pertemuan rapat terakhir sudah mulai kelihatan desain besar sistem birokrasi Indonesia ini akan seperti apa. Namun demikian, Komisi II pun belum diberitahu jumlah maupun lembaga apa saja yang akan dibubarkan atau digabungkan.
Akan tetapi, Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini menegaskan bahwa pembubaran atau penggabungan lembaga negara ini harus dikaji secara matang, karena ini menyangkut tugas dan fungsi lembaga. Dan terkadang, ada juga tugas pokok dan fungsi yang bisa dilakukan dengan lembaga yang lain atau disebut penggabungan/merger dan cara lainnya.
“Itu juga yang menajdi isu kita terakhir supaya rasionalisasi ini tepat momentum, tepat sasaran dan tepat konsep. Kaya yang kemarin ini kan penerimaan ASN di tahun 2020 kan smenetara dihentikan, kita waktu itu minta hitung-hitungannya, apa dasarnya? ada sejumlah ASN yang masuk masa pensiun jadi pada saat nanti memang terjadi perampingan, habis dulu banyak, baru kita cari lagi kebutuhan riilnya berapa,” ujarnya.
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Pimpinan Komisi III DPR Minta Perbaikan Sistem Keimigrasian | Republika OnlineSIMKIM begitu penting dalam mengawasi warga negara asing yang masuk ke Indonesia
Read more »
Komisi III DPR Cecar Dirjen Imigrasi Soal Djoko TjandraAnggota DPR Tampak menanyai Dirjen Imigrasi Jhoni Ginting terkait peran imigrasi dalam kasus pelarian buronan korupsi Djoko Tjandra ke luar negeri.
Read more »
Anggota Komisi III DPR Cecar Dirjen Imigrasi soal Djoko TjandraArsul Sani dan Sarifuddin Suding mencecar Dirjen Imigrasi Kemenkumham terkait penerbitan paspor Djoko Tjandra.
Read more »
Anggota Komisi X DPR RI Salurkan APD Bagi RSUD MaumereBantuan APD yang diberikan diperuntukkan bagi tenaga medis yang bekerja di rumah sakit terutama dalam penanganan virus Covid-19 di Kabupaten Sikka.
Read more »
Komisi VIII DPR Sepakat Istilah |em|New Normal|/em| tak Lagi Dipakai |Republika OnlineDPR meminta pemerintah menggunakan istilah yang mudah dipahami agar pandemi berakhir.
Read more »
MAKI Apresiasi Langkah Komisi III DPR Usut Sengkarut Kasus Djoko TjandraKoordinator MAKI Boyamin Saiman mengapresiasi Komisi III DPR, yang bergerak cepat melakukan fungsi pengawasan dalam sengkarut kasus cessie Bank Bali, Djoko Tjandra. MAKI
Read more »