Koalisi Penegak Hukum dan HAM Papua mendesak polisi tak lagi melakukan kriminalisasi terhadap masyarakat Papua dengan pasal makar.
Koordinator Litigasi Koalisi Penegak Hukum dan HAM Papua, Emanuel Gobay menyatakan pada dasarnya istilah pasal makar tidak jelas sehingga hal itu kerap digunakan untuk mengkriminalisasi warga.Pernyataan Emanuel juga mengutip laporan Institute for Criminal Justice Reform yang sempat dilayangkan ke Mahkamah Konstitusi pada 2017. Dalam gugatan Judicial Review tersebut, ICJR menyebut pemerintah juga kebingungan dalam memaknai istilah makar.
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Koalisi Masyarakat Sipil Desak 7 Tapol Papua Divonis BebasKoalisi Masyarakat Sipil menilai penegakan hukum terhadap warga Papua cenderung diskriminatif.
Read more »
UPDATE Covid-19 di Sulteng, Sultra, Maluku, Malut, Papua, dan Papua Barat 18 Juni 2020Berikut ini update data kasus Covid-19 untuk provinsi Sulteng, Sultra, Maluku, Malut, Papua, dan Papua Barat.\n
Read more »
Ribuan Pembela HAM Papua Jadi Korban 72 Kasus Era JokowiKoalisi Sipil mencatat pelanggaran berupa ancaman hingga kriminalisasi dialami ribuan aktivis HAM yang mengadvokasi isu Papua selama pemerintahan Jokowi.
Read more »
GTPP Papua Barat Siapkan 5.000 Reagen untuk PCR |Republika OnlinePesanan 5.000 Reagen untuk percepat penanganan Covid-19 di Papua Barat
Read more »
Polisi Gelar Patroli Kamtibmas Jelang Vonis Tujuh Tapol PapuaPolda Papua tak menambah jumlah personel keamanan jelang sidang vonis terhadap tujuh tahanan politik Papua terdakwa kasus dugaan makar.
Read more »
Kronik Protes Rasialisme, Berujung Sidang Makar Tapol PapuaBerawal dari aksi protes atas perlakuan rasis terhadap mahasiswa Papua, tujuh pemuda Papua ditangkap dengan dakwaan makar. Mereka menanti vonis hakim hari ini.
Read more »