Pasalnya, masih banyak daerah yang tidak menerapkan menerapkan petunjuk teknis (juknis) PPDB sesuai dengan Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019.
“Jika diterapkan secara konsisten, sistem zonasi PPDB dapat berdampak baik untuk menciptakan keadilan akses pendidikan. Selain mendekatkan lingkungan sekolah dengan lingkungan keluarga peserta didik, sistem ini juga dapat menghapuskan paradigma unggulan yang selama bertahun-tahun menciptakan kesenjangan layanan pendidikan,” kata Retno dalam rapat koordinasi nasional KPAI yang membahas hasil pengawasan dan pengaduan PPDB 2020 secara daring, Rabu .
Retno mendorong pemerintah untuk memastikan pemerataan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana sekolah dan tenaga pengajar. Pasalnya, tanpa disertai upaya ini, tujuan sistem zonasi untuk menciptakan pemerataan pendidikan mustahil tercapai. Peserta didik dan orang tua murid juga akan merasa sistem tidak adil.
Menurutnya, upaya untuk menjamin ketersediaan sarana dan prasarana yang layak, mudah diakses, terjangkau, dan tidak diskriminatif sejatinya adalah tanggung jawab pemerintah berdasarkan Pasal 30 UUD 1945 dan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Selain itu, KPAI juga mendesak pemerintah mengevaluasi pelaksanaan sistem zonasi agar tujuan pelaksanaannya tercapai dan tidak menjadi polemik tahunan.
Retno menuturkan, pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus konsisten menerapkan aturan zonasi dan tidak mencampuradukkan dengan faktor-faktor lain seperti nilai, maupun tingkat ekonomi yang tidak sejalan dengan tujuan zonasi. Sebab, sudah ada jalur lain untuk mengakomodir faktor-faktor tersebut.
Selain itu, penentuan zona dengan memperhatikan ketersediaan daya tampung tidak selalu mudah terutama untuk daerah-daerah yang distribusi sekolahnya tidak merata. Padahal amanat Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019 adalah pemda menyelenggarakan PPDB dengan prinsip mendekatkan domisili peserta didik dengan sekolah.
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
KPAI Terima 224 Pengaduan Terkait PPDB 2020, Jakarta TerbanyakDari persentase jumlah pengaduan, masyarakat DKI Jakarta paling banyak mengadu ke KPAI terkait PPDB 2020.
Read more »
Duh, KPAI Sebut Aduan PPDB Tahun Ini Melonjak 200%KPAI menerima aduan terkait PPDB 2020 sebanyak 224 kasus. Jumlah itu meningkat 200% dibandingkan aduan tahun lalu sebanyak 95 kasus.
Read more »
KPAI Terima 224 Aduan dalam PPDB 2020, DKI TerbanyakKomisioner KPAI mengatakan jumlah aduan atas PPDB 2020 di DKI Jakarta mencapai 200 atau 89 persen dari total aduan yang masuk ke pihaknya.
Read more »
KPAI: PPDB tak Maksimal karena Juknis Terlambat |Republika OnlinePetunjuk teknis yang terlambat membuat PPDB tidak berjalan maksimal
Read more »
KPAI Dorong Pemerataan Sarana Sekolah di Zonasi PPDB |Republika OnlineTanpa pemerataan sarana sekolah akan sulit terwujud pendidikan yang berkeadilan.
Read more »
KPAI: Dari 224 Pengaduan Terkait PPDB, 89% Berasal dari JakartaPengaduan sebagian besar berkaitan dengan keberatan atas kriteria usia.
Read more »