Hakim MA kurang karena sebagian ada yang pensiun aau meninggal dunia.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Mahkamah Agung Muhammad Syarifuddin yang baru dilantik dua pekan lalu mengeluhkan kekurangan hakim agung. Jumlah hakim makin berkurang karena ada yang memasuki masa purnabakti atau meninggal dunia.
Rekrutmen hakim agung pengganti disebutnya tidak memenuhi kebutuhan yang diminta. Apalagi untuk memenuhi kebutuhan menurut Undang-Undang Mahkamah Agung, yakni sebanyak 60 orang. "Peran tenaga profesional yang membantu hakim agung ini sesuai dengan Cetak Biru Pembaruan Peradilan untuk memenuhi kebutuhan dukungan teknis, yaitu perlunya dilembagakan jabatan asisten hakim sebagai tenaga ahli yang memberikan masukan-masukan bersifat teknis terhadap fungsi hakim," ujar Syarifuddin.
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Ketua MA: Beban Pekara yang Ditanggung Hakim Agung BerlebihKetua Mahkamah Agung (MA) periode 2020-2025 Muhammad Syarifuddin mengatakan pekara di MA yang masuk setiap tahunnya bertambah. Di sisi lain, rekrutmen terhadap calon hakim agung belum memenuhi kebutuhan sehingga beban penanganan pekara di MA berlebih.
Read more »
Lagi, Ketua MPR Beri Bantuan Sosial ke Guru Ngaji dan Majelis TaklimIa mengatakan GERAK BS dan Relawan 4 Pilar telah melakukan banyak kegiatan sosial, mulai dari penanganan korban banjir DKI Jakarta.
Read more »
Ketua DPRD Pasaman: Anggotanya yang Cekcok dengan Petugas Berasal dari GerindraAnggota dewan yang terekam video cekcok dengan petugas PSBB berasal dari Gerindra. Saat diingatkan ia malah memaki petugas dan tancap gas.
Read more »
Ketua Gugus Tugas jelaskan soal warga di bawah 45 tahun dapat bekerjaKetua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Virus Corona (COVID-19) sekaligus Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo menjelaskan soal ...
Read more »
Ketua MPR: Kajian pembukaan aktivitas bisnis harus dimatangkanKetua MPR, Bambang Soesatyo, menyarankan agar kementerian dan lembaga untuk mematangkan kajian terhadap tahapan pembukaan aktivitas bisnis dan kegiatan ...
Read more »
Ketua MPR: Pemulihan Ekonomi Jangan Sampai Ganggu Penanganan Covid-19Pembukaan aktivitas bisnis dan kegiatan masyarakat harus dengan memperhatikan perkembangan penyebaran dan kurva kasus Covid-19 di tiap daerah.
Read more »