Dalam catatan KPK sejak Pilkada langsung diterapkan pada 2005, tercacat sekitar 300 kepala daerah yang menjadi tersangka kasus korupsi.
KETUA Komisi Pemberantasan Korupsi Firli Bahuri mengingatkan agar pemilihan kepala daerah jangan sampai menjadi ajang yang menciptakan koruptor baru. Pilkada diharapkan agar bisa dijalankan secara bersih sehingga tidak melahirkan calon pesakitan korupsi.
KPK, lanjut Firli, mengedepankan konsep three prongs approaches dalam mengawal Pilkada bersih. Pertama, pendekatan represif. Firli mengatakan cara itu bertujuan menimbulkan efek jera, sehingga orang takut akan korupsi. Kedua, pendekatan pencegahan yaitu dengan perbaikan sistem dan tata kelola pemerintahan untuk menutup celah korupsi.
Firli mengatakan dalam waktu dekat KPK akan bekerja sama dengan Pemprov Lampung untuk mengintegrasikan layanan pengaduan milik Pemprov ke dalam sistem whistle blowing yang ada pada kanal Pengaduan Masyarakat KPK. Firli mengingatkan potensi penyimpangan dana penanggulangan covid-19 serta peran penegak hukum untuk mendukung implementasi program pemerintah dalam penanggulangan covid-19 maupun terkait penyelenggaraan pilkada mendatang.
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
KPK Catat 300 Kepala Daerah Jadi Tersangka Korupsi Sejak Pilkada Langsung'Sejak Pilkada Langsung diterapkan pada 2005, sudah 300 kepala daerah di Indonesia yang menjadi tersangka kasus korupsi.'
Read more »
KPK Ungkap Sponsor 'Tak Ada Makan Siang Gratis' di Balik Pendanaan PilkadaHasil survei itu menunjukan sumber pendanaan calon kepala daerah Pilkada dalam 3 kali penyelenggaraan, lebih dari 70 persennya didukung sponsor. Pilkada KPK
Read more »
KPK ingin Pilkada 2020 berjalan adil tanpa politik uangKetua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI Firli Bauhari menginginkan Pilkada Serentak 2020 yang akan berlangsung pada 9 Desember berjalan dengan adil, dan jujur tanpa adanya politik uang. Pilkada
Read more »
Dewas Jamin Profesional Periksa Dugaan Pelanggaran Etik Ketua KPk'Dewas bekerja profesional. Kita tidak mau gegabah dan tergesa-gesa. Penetapan seseorang melanggar etik atau tidak harus melalui persidangan, jadi bersabarlah,' kata Syamsuddin
Read more »
Kasus Proyek Dinas PUPR, Ajudan Ketua DPRD Muara Enim Dipanggil KPKSelain Ramlan, penyidik juga memanggil anggota DPRD Muara Enim periode 2014-2019 Muhardi untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus ini.
Read more »