Ketua DPRD tak rela jika saham Pemprov DKI di perusahaan bir dijual
Hal itu dikemukakan Pras, sapaan akrab Prasetyo dalam rapat bersama Komis C DPRD DKI Jakarta hari ini di Gedung DPRD DKI Jakarta.
Pemprov DKI diketahui memiliki saham sebesar 26,25% di perusahaan yang memproduksi bir merek Anker itu. Sebanyak 58,33% dimiliki oleh San Miguel Malaysia dan sisanya oleh masyarakat. "Selama saya jadi ketua DPRD yang kedua kali ini, Anker bir bintang nggak akan saya jual. Nggak ada salahnya. PT Delta itu nggak ada salahnya," ujar Pras, Selasa .
Menurutnya hal yang perlu dikendalikan bukanlah perusahaannya melainkan peredarannya. Hal itu menjadi wewenang pemerintah agar bisa mengendalikan peredaran minuman beralkohol agar hanya dapat dijual di lokasi-lokasi tertentu yang legal."Bagaimana mengukur orang minum bir sampai tingkat RT/RW. Kalau itu dijual lost control akhirnya Jakarta 'gubrak'. Anak kecil bisa minum bir," ungkapnya.
Jelang kemerdekaan Indonesia, Belanda pun angkat kaki dari bumi pertiwi. Sementara pabrik minuman beralkohol tetap berjalan lalu sahamnya diserahkan ke pemerintah Indonesia. Selanjutnya pemerintah menyerahkannya kepada pemda-pemda tempat pabrik itu berdiri termasuk kepada Pemprov DKI Jakarta.
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
HUT DKI ke-493, Ketua DPRD: DKI Segera BangkitKberharetua DPRD Provinsi DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi berharap Pemprov DKI seger memulihkan perekonomian dan kembali melakukan pembenahan di masalah utama yang dialaminya
Read more »
HUT Ke-493 Kota Jakarta, Ketua DPRD Harap DKI Segera BangkitKetua DPRD Provinsi DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi mengakui bahwa Kota Jakarta di usianya yang ke-493 sedang mengalami masa-masa sulit karena pandemi corona.
Read more »
DPRD DKI Soroti CFD Perdana di Masa PSBB Transisi: Masih Jadi Ajang Kumpul-kumpul - Tribunnews.comIa menyebut masih banyak masyarakat yang datang ke lokasi bukan hanya untuk tujuan olahraga, tapi juga mengambil kesempatan sebagai ajang berkumpul.
Read more »
Belum Dievaluasi, DPRD DKI Minta CFD DihentikanPemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan melakukan evaluasi Car Free Day (CFD) atau Hari Bebas Kendaraan Bermotor...
Read more »
DPRD DKI Kritisi Pernyataan Anies Soal Penyebaran Covid-19 di Jakarta TerkendaliMenurutnya, pernyataan Anies yang kontradiktif justru dapat membuat masyarakat gamang.
Read more »
Ketua DPRD minta praktik 'kawin tangkap' di Sumba harus dihentikanKetua DPRD Nusa Tenggara Timur Emilia Nomleni meminta praktik "kawin tangkap" di Pulau Sumba yang kembali terjadi beberapa pekan terakhir atas nama ...
Read more »