Ketua DPRD Sultra Abdurrahman Saleh memastikan 211 TKA asal Tiongkok yang bekerja di Kawasan Industri Konawe, memang menggunakan visa kerja.
Kendari, Beritasatu.com
Abdurrahman Saleh menemukan bahwa TKA yang datang pada Selasa malam di Bandara Haluoleo, Kendari, menggunakan visa 312 atau visa kerja tenaga ahli. Hal itu ia lakukan setelah melakukan pemantauan terhadap 156 TKA dan melakukan pengecekan visa secaraberdasarkan yang kami inginkan. Mereka juga memperlihatkan visa-nya. Mereka menggunakan visa kerja atau 312,” ujar dia.
Kemudian, lanjut dia, ratusan TKA yang tiba di Kendari tersebut akan langsung bertolak ke area industri di Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe, untuk segera menjalani pemeriksaan kesehatan lanjutan sebelum bekerja di kawasan industri tersebut. Sebelumnya, Kepala Kantor Imigrasi Kendari, Hajar Aswad, memastikan bahwa 156 TKA gelombang pertama yang masuk ke Sultra menggunakan visa kerja. Hal itu ia sampaikan setelah memegang daftar identitas para TKA yang akan tiba.
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Polemik Kedatangan 156 TKA Cina, Ini Kata Ketua DPRD SultraSetelah menuai polemik, sebanyak 156 orang WNA gelombang pertama TKA Cina tiba di Bandara Haluoleo, Provinsi Sulawesi Tenggara, Selasa, 23 Juni 2020.
Read more »
Ini Penjelasan Ketua DPRD Sultra Terkait Kedatangan Ratusan TKA China, Masih Gelombang PertamaSebanyak 156 TKA asal China tiba di Bandara Haluoleo Kendari. Ke-156 TKA itu adalah gelombang pertama dari rencana 500 TKA yang akan datang di Sultra. tkachina
Read more »
Tolak 500 TKA, Mahasiswa-Anggota DPRD Sultra Demo di Jalan Masuk BandaraMahasiswa dari berbagai elemen hingga anggota DPRD di Kendari berunjuk rasa di jalan masuk menuju Bandara Haluoleo. Mereka menolak kedatangan 500 tenaga kerja asing (TKA) asal China. TKA China
Read more »
Ketua DPRD Tak Rela Saham DKI di Perusahaan Bir DijualKetua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi menegaskan dirinya tidak akan menyetujui penjualan saham milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI di PT Delta Djakarta Tbk.
Read more »