Penempatan uang negara ini untuk menghidupkan sektor UKM yang sedang lesu.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir menyampaikan apresiasi atas kepercayaan pemerintah yang akan menempatkan uang negara sebesar Rp 30 triliun ke bank umum anggota Himpunan Bank Milik Negara .
"InsyaAllah, kami, Kementerian BUMN dan Himbara akan memastikan kepastian pemulihan ekonomi berjalan dengan baik," ucap Erick. Aturan ini diterbitkan untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional akibat dampak dari pandemi covid-19 saat ini. Sri Mulyani menjelaskan, percepatan pemulihan ekonomi nasional diperlukan karena terjadi penurunan tajam aktivitas ekonomi, terutama pada Mei dan April lalu.
“Jadi ini agar bank segera dan terus akselerasi pemberian kredit dan berbagai upaya pemulihan sektor riil,” ungkap Sri Mulyani.
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Soal Isu Mata Pelajaran Agama Digabung PPKN, Ini Kata MendikbudMunculnya isu mengenai peleburan mata pelajaran agama itu berawal dari salinan rancangan penyederhanaan kurikulum, yang menggabungkan mata pelajaran agama dan PPKN.
Read more »
Kata Seksolog Soal Pakai Kondom saat Bercinta Kurangi KepuasanSejumlah pasangan suami istri mengaku enggan memakai kondom saat bercinta karena kurangi kepuasan. Tapi nyatanya seksolog ungkap fakta berbeda.
Read more »
Kata Ahli soal Car Free Day di Tengah Pandemi Virus Corona...'Yang penting enggak boleh orang jualan. Itu hanya untuk olahraga. Yang orang yang bikin kerumunan kan jualan,' ujar Pandu.
Read more »
Ini Kata Airin Soal Dugaan Pengumpulan Data Jelang Pilkada |Republika OnlineAirin ingin fokus selesaikan masalah Covid-19 dan RPJMD.
Read more »
Kata Menpora Soal Polemik Antara PSSI dan Shin Tae-yongMenpora Zainudin Amali meminta PSSI dan Shin Tae-yong segera bertemu untuk menyelesaikan masalah yang terjadi di antara mereka.
Read more »
Tanggapi Temuan KPK soal Kartu Prakerja, Ini Kata PemerintahKetua Tim Pelaksana Komite Cipta Kerja, Rudy Salahuddin mengungkapkan bahwa pemerintah sudah menindaklanjuti temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) soal Kartu Prakerja.
Read more »