Kartu Prakerja Bermasalah, Pemerintah Harus Jalankan Rekomendasi KPK

United States News News

Kartu Prakerja Bermasalah, Pemerintah Harus Jalankan Rekomendasi KPK
United States Latest News,United States Headlines
  • 📰 SINDOnews
  • ⏱ Reading Time:
  • 82 sec. here
  • 3 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 36%
  • Publisher: 51%

Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid mengatakan, selama ini banyak pihak menduga Kartu Prakerja banyak masalah, salah sasaran...

Mengenai rekomendasi KPK agar pemerintah menyerahkan pelaksanaan Program Kartu Prakerja kepada Kementerian Tenaga Kerja serta melibatkan Badan Nasional Sertifikasi Profesi , Wakil Ketua Umum DPP PKB ini mengatakan baik Kemenaker maupun BNSP sebenarnya adalah sama-sama unsur pemerintah sehingga rekomendasi tersebut dinilai tepat. ”Toh bila dialihkan kepada Kemnaker dan BNSP, itu juga merupakan bagian dari ranah eksekutif pemerintah. Kita semua juga akan mengawasi kinerjanya,” tuturnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengungkapkan, rekomendasi pertama, peserta yang disasar pada white list atau pekerja terdampak Covid-19 tidak perlu mendaftar secara daring melainkan dihubungi Project Management Office atau Manajemen Pelaksana Progam Kartu Prakerja sebagai peserta program.

Kedua, penggunaan nomor induk kependudukan sebagai identifikasi peserta sudah memadai, tidak perlu dilakukan penggunaan fitur lain yang mengakibatkan penambahan biaya. “Tiga, komite agar meminta legal opinion ke Jamdatun, Kejaksaan Agung RI tentang kerja sama dengan 8 platform digital apakah termasuk dalam cakupan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah," tegas Alexander saat konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis, 18 Juni 2020.

Empat, lanjut Alexander, platform digital tidak boleh memiliki konflik kepentingan dengan lembaga penyedia pelatihan . Dengan demikian, 250 pelatihan yang terindikasi memiliki potensi konflik kepentingan harus dihentikan penyediaannya. Lima, kurasi materi pelatihan dan kelayakannya untuk menentukan apakah dilakukan secara daring." agar melibatkan pihak-pihak yang kompeten dalam area pelatihan serta dituangkan dalam bentuk petunjuk teknis," ujarnya.

Enam, materi pelatihan yang teridentifikasi sebagai pelatihan yang gratis melalui jejaring internet, harus dikeluarkan dari daftar pelatihan yang disediakan LPP. Tujuh, pelaksanaan pelatihan daring harus memiliki mekanisme kontrol agar tidak fiktif. Misalnya, kata Alexander, pelatihan harus interaktif sehingga bisa menjamin peserta yang mengikuti pelatihan mengikuti keseluruhan paket.

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

SINDOnews /  🏆 40. in İD

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Penerima Manfaat Kartu Prakerja Didominasi Generasi MilenialPenerima Manfaat Kartu Prakerja Didominasi Generasi MilenialBerdasarkan profil penerima Kartu Prakerja, sebanyak 61 persen penerima manfaat adalah pria dan 39 persen wanita.
Read more »

Kajian KPK atas Kartu Prakerja: Konflik Kepentingan hingga Potensi Kerugian NegaraKajian KPK atas Kartu Prakerja: Konflik Kepentingan hingga Potensi Kerugian NegaraKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan kajian atas Program Kartu Prakerja dan menemukan sejumlah permasalahan pada empat aspek.
Read more »

KPK: Kartu Prakerja Berpotensi Rugikan Keuangan NegaraKPK: Kartu Prakerja Berpotensi Rugikan Keuangan NegaraKOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) mengidentifikasi sejumlah masalah pelaksanaan program Kartu Prakerja yang dijalankan pemerintah di masa pandemi covid-19.
Read more »

KPK Minta Penggunaan Face Recognition Kartu Prakerja DitiadakanKPK Minta Penggunaan Face Recognition Kartu Prakerja DitiadakanKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta penggunaan fitur face recognition dalam proses pendaftaran Kartu Prakerja tidak perlu dilakukan.
Read more »

Hasil Kajian KPK Soal Kartu Prakerja, Hasilnya MengejutkanHasil Kajian KPK Soal Kartu Prakerja, Hasilnya MengejutkanKomisi Pemberantasasn Korupsi (KPK) merampungkan kajian terkait program Kartu Prakerja yang diinisiasi pemerintah. Hasilnya? KartuPrakerja
Read more »



Render Time: 2025-02-28 22:54:38