Pasal 28 ayat (8) UU 2/2020 membuat kedua kepala desa itu pusing tujuh keliling karena telah membuat perencanaan penggunaan...
“Ketika pasal ini berlaku, maka menurut pemohon dana desa yang diatur dalam Pasal 72 ayat UU 6/2014 menjadi tidak berlaku. Karena, pasal ini sudah dicabut oleh Pasal 28,” kata Sholeh dalam sidang uji materi di Gedung Mahkamah Konstitusi , Selasa .
Ia menceritakan, para pemohon sudah memiliki perencanaan tentang pembangunan di desa mengenai infrastruktur. Namun ketika ada Pasal 28 tersebut, maka rencana pembangunan dikhawatirkan tidak bisa dilaksanakan. Sebab dananya sudah tidak mungkin ditransfer lagi oleh pemerintah. “Karena itu pemohon mengajukan permohonan ini supaya ada kepastian hukum, apakah dana desa ini wujudnya nanti masih bisa diberlakukan atau tidak ada,” jelas dia.
Memang ada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50 Tahun 2020 mengenai tata cara penggunaan dana desa pada saat pandemi Covid-19. Bahkan, dari pernyataan Menteri Desa PDTT ada kepastian anggaran dana desa pada 2021. Lantaran itu, dirinya ingin agar MK memberikan penafsiran hukum terhadap aturan-aturan tersebut sehingga bisa memastikan adanya dana desa atau tidak. Sebab, dana tersebut sangat penting dengan mengacu pada Pasal 23 ayat UUD 1945 yaitu, anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Update Corona Senin 6 Juli 2020: Pasien Positif Covid-19 Bertambah 1.209Pasien positif Covid-19 per Senin 6 Juli 2020 menurun, tapi belum signifikan. Pasiden positif bertambah 1.209
Read more »
Laptop Murah Rp 5 Jutaan Terbaik 2020, Cocok Buat Anak SekolahDefinisi laptop murah memang berbeda untuk setiap orang, namun dari segi spesifikasi, laptop dengan harga Rp 5 jutaan sudah punya kemampuan yang cukup mumpuni. Laptop LaptopMurah via detikinet
Read more »
Sri Mulyani Usul 19 RUU Jadi Prioritas DPR pada 2020-2024Menteri Keuangan Sri Mulyani mengusulkan 19 RUU masuk dalam Prolegnas 2020-2024, di antaranya omnibus law bidang pajak dan cukai.
Read more »
Lingkaran Masalah Kebijakan PPDB DKI Jakarta 2020Kebijakan Disdik DKI Jakarta membuka jalur zonasi bina RW gagal mengatasi ragam masalah dalam PPDB DKI 2020, termasuk soal kriteria usia.
Read more »