BPK temukan ketidakhematan dan ketidakefisienan dengan nilai Rp 1,35 triliun.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Pemeriksa Keuangan menyerahkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II 2019 kepada Presiden Joko Widodo , Kamis . Laporan tersebut berisi pemeriksaan terhadap 438 entitas yang terdiri dari 71 LHP pemerintah pusat, 397 LHP pemerintah daerah, BUMD, dan badan layanan umum daerah, serta 20 LHP BUMN dan badan lainnya. Baca Juga Ketua BPK Agung Firman Sampurna menjelaskan, dalam IHPS II 2019 diungkap 4.094 temuan yang memuat 5.480 masalah.
Sementara itu, 2.784 permasalahan lainnya atau 51 persen merupakan temuan ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektivan dengan nilai temuan Rp 1,35 triliun. Kemudian dari 1.725 permasalahan ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan, sebanyak 1.270 masalah di antaranya atau 6,25 persen merupakan masalah dengan potensi kerugian negara. Rinciannya, potensi kerugian Rp 3,16 triliun dari 982 masalah dan kurang penerimaan sebesar Rp 3,609 triliun yang berasal dari 298 masalah.
Dalam penyerahan IHPS II 2019 hari ini, BPK juga sempat menyampaikan dukungannya kepada Presiden Jokowi dan Menkeu Sri Mulyani untuk melakukan pengelolaan keuangan negara di tengah pandemi Covid-19. BPK juga meminta pemerintah menjalankan mitigasi risiko terkait pengelolaan keuangan di tengah wabah ini.
"Kami juga sampaikan ke Presiden, BPK akan menyampaikan hasil kajian pengelolaan keuangan negara dalam menghadapi Covid-19 yang isinya risiko dan bagaimana mitigasi risikonya serta mitigasi risiko pasca Covid-19," jelasnya.
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
BPK Sampaikan IHPS Semester II 2019 ke JokowiBadan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyerahkan langsung Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II 2019 kepada Jokowi yang di dalamnya memuat potensi kerugian keuangan negara Rp 6,25 triliun.
Read more »
Jokowi: Warga yang Belum Terima Bantuan Tunai Lapor RT/RWJokowi meminta masyarakat terdampak Covid-19 aktif melapor ke RT/RW masing-masing jika belum mendapatkan bantuan tunai dari pemerintah.
Read more »
Daftar 13 PNS yang Masih Terima THR Jokowi di Tengah CoronaJokowi menerbitkan aturan THR bagi PNS. Terdapat 13 jenis PNS yang masih dapat THR di tengah corona salah satunya CPNS.
Read more »
Jokowi: Baru 10 Persen Masyarakat Terima BLT Desa |Republika OnlineDistribusi program BLT desa baru mencapai 10 persen
Read more »
Dana Bagi Hasil buat Anies di Antara Sri Mulyani dan BPKPolemik pembayaran dana bagi hasil (DBH) dari pemerintah pusat kepada pemerintah provinsi DKI Jakarta merambat ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Read more »
Hasil Pemeriksaan Tematik BPK, Masih Banyak Masalah KeuanganBadan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyampaikan hasil pemeriksaan kinerja tematik. Laporan itu disampaikan dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2019 BPK. BPK
Read more »