Agus Pambagio menilai PSBB belum efektif mencegah COVID-19, apalagi setelah terbit SE Menperin Nomor 4 Tahun 2020. Covid-19
jpnn.com, JAKARTA - Pemerhati Kebijakan Publik dan Perlindungan Konsumen Agus Pambagio menilai, penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar di DKI Jakarta sejak 10 April kemarin belum efektif menekan kerumunan orang demi mencegah virus corona yang menjadi penyebab COVID-19. Menurut Agus, masih terdapat perkantoran dan industri yang buka sehingga memunculkan kerumunan. Bahkan, kata dia, lalu lintas belum berubah di beberapa tempat yakni masih ramai hingga pagi tadi.
Dia menilai, tidak efektifnya PSBB ini didasari kebijakan di tingkat pemerintah pusat. Pasalnya, muncul dua aturan menteri yang membuat ambigu penerapan PSBB di DKI Jakarta. Setelah muncul Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 33 Tahun 2020, kini bertambah rumit dengan terbitnya Surat Edaran Menteri Perindustrian Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Operasional Pabrik Dalam Masa Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019.
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Satgas Covid-19 DPR Berikan Bantuan untuk Penanganan Covid-19Bantuan obat herbal dan APD tersebut dalam rangka membantu pemerintah untuk mempercepat penanganan Covid-19, baik di pusat maupun daerah.
Read more »
Jumlah Lansia 19 Persen Populasi di Spanyol, Rentan terhadap Covid-19Spanyol mengikuti Italia dalam hal pembatasan akibat pencegahan virus corona, sewaktu jumlah yang tertular menurun. Mimpi buruk itu masih jauh dari selesai di panti-panti jompo negara itu, di mana vir
Read more »
Pengusaha Harap Riza Patria Bisa Percepat Penanggulangan Covid-19Pengusaha berharap kehadiran Wakil Gubernur Ahmad Riza Patria mendampingi Anies bisa mempercepat penanggulangan Covid-19.
Read more »
Komnas HAM Minta Aturan Pengajuan PSBB Dievaluasi, Jangan Tunggu Penyebaran Covid-19 Makin Masif\nChoirul menilai, penyebaran virus corona jauh lebih cepat dibandingkan penghitungan dan persiapan daerah untuk menetapkan PSBB.
Read more »
Demokrat Sebut Satgas Covid-19 Jangan Mengatasnamakan DPRAnggota Fraksi Demokrat menilai Satgas Covid-19 tak bisa mengatasnamakan dan menggunakan fasilitas DPR, karena pembentukannya tak ikut mekanisme UU MD3.
Read more »