ICW mengusulkan agar Dewas KPK menjatuhkan sanksi etik berat kepada Komisaris Jenderal Firli Bahuri dan memintanya mundur dari pimpinan KPK.
TEMPO.CO, Jakarta -Indonesia Corruption Watch menuding Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi atau Dewas KPK lamban dalam menyelidiki dugaan pelanggaran etik Firli Bahuri dalam penggunaan helikopter mewah. 'Dewan Pengawas terkesan lambat dalam memutuskan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Ketua KPK,' kata peneliti ICW Kurnia Ramadhana lewat keterangan tertulis, Selasa, 18 Agustus 2020.
dikirim ke Dewan Pengawas sejak 22 Juni 2020. menyertakan foto helikopter Firli saat jenderal polisi itu berada di helikopter mewah yang diduga milik perusahaan swasta itu.Di DPR pada 25 Juni 2020, Firli enggan menjawab perihal laporan ini. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan Firli menyewa helikopter untuk mengefisiensi waktu perjalanan.Ketua Dewas KPK Tumpak Hatorangan dan anggota Dewas KPK Syamsuddin Haris tak merespon pesan pertanyaan mengenai perkembangan penyelidikan ini, meski pesan sudah bercentang biru.
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
6 Bulan Bekerja, KPK Firli Tangani 160 Perkara, 53 TersangkaDari 53 orang yang ditetapkan tersangka, penyidik telah menahan 38 orang.
Read more »
Firli Tegaskan KPK Tetap Pakai Striker PenindakanKorupsi terjadi karena gagalnya, lemahnya, dan buruknya sistem.
Read more »
HUT RI, Ketua KPK Firli Bahuri Ajak Anak Bangsa Berantas KorupsiMenurut Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri, makna merdeka bagi bangsa Indonesia yakni harus benar-benar...
Read more »
ICW Kecam Pemberian Bantuan Hukum dari Kejagung bagi Jaksa PinangkiDia menilai, Jaksa Pinangki tidak layak mendapat pendampingan hukum karena tindakannya telah mencoreng institusi kejaksaan.\n\n
Read more »
ICW Kecam Kejagung Beri Bantuan Hukum Jaksa PinangkiICW menyebut pemberian bantuan hukum kepada Jaksa Pinangki dalam kasus dugaan suap dari Djoko Tjandra berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.
Read more »
ICW Kecam Pendampingan Hukum Jaksa Pinangki |Republika OnlineICW nilai Jaksa Pinangki telah melanggar dua aspek, etika dan hukum.
Read more »