Pelarian selama 11 tahun dan bisa keluar dan masuk Indonesia tidak terlepas dari bantuan pihak yang berwenang khususnya di penegakan hukum
Sebab, menurut dia, pelarian Djoko Tjandra selama 11 tahun dan bisa keluar dan masuk Indonesia tidak terlepas dari bantuan pihak yang berwenang khususnya di penegakan hukum.
"ICW mendesak DPR RI menggunakan hak angket dalam kasus Joko Tjandra terhadap Kepolisian, Kejaksaan, Kementerian Hukum dan HAM, dan Kementerian Dalam Negeri," kata Egi dalam keterangan tertulisnya, Jumat .Namun, ia tidak melihat kesigapan DPR tersebut dalam kasus pelarian Djoko Tjandra."Sementara saat ini, tidak ada pertanda yang menunjukkan mereka akan menggunakan hak angket untuk menyelediki kasus Djoko Tjandra. Tentu hal ini merupakan ironi," ujarnya.
Egi mengingatkan, DPR pernah membuat beberapa hak angket untuk berbagai kasus besar, seperti skandal Bank Century, Bantuan Likuiditas Bank Indonesia dan hak angket Komisi Pemberantasan Korupsi . Terkait hak angket KPK, lanjut dia, dibuat DPR saat nama-nama anggota DPR disebutkan dalam persidangan e-KTP.
"Saat itu nama-nama besar anggota dan mantan DPR RI disebut-sebut dalam kasus korupsi e-KTP. Tetapi kali ini kita tidak menemukan kesigapan yang sama," ucap dia.Diketahui, kasus Djoko Tjandra bermula ketika Direktur PT Era Giat Prima itu dijerat dakwaan berlapis oleh Jaksa Penuntut Umum Ridwan Moekiat, sebagaimana diberitakan Harian Kompas, 24 Februari 2000.
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
ICW Desak Pengusutan Dugaan Suap Terkait Pelarian Djoko TjandraICW menilai penangkapan Djoko Tjandra harus ditindaklanjuti dengan dugaan suap pelariannya ke luar negeri.
Read more »
DPR Desak Jaksa Pinangki Juga Dijerat PidanaDPR Desak Jaksa Pinangki Juga Perlu Dijerat Pidana. Jaksa tersebut dapat diperiksa dalam dugaan tindak pidana membantu menyembunyikan orang yang melakukan kejahatan.
Read more »
DPR Desak Jaksa Pinangki Juga Dijerat PidanaDPR Desak Jaksa Pinangki Juga Perlu Dijerat Pidana. Jaksa tersebut dapat diperiksa dalam dugaan tindak pidana membantu menyembunyikan orang yang melakukan kejahatan.
Read more »
ICW: Pembelian Jet Eurofighter Typhoon Pemborosan Anggaran |Republika OnlineICW meminta Menhan Prabowo batalkan rencana pembelian Eurofighter Typhoon.
Read more »
Kritik ICW Atas Kinerja BIN Dinilai Kurang TepatDirektur Eksekutif IPI Karyono Wibowo menilai, kritik ICW terhadap kinerja BIN dalam mendeteksi buron Djoko Tjandra salah alamat.
Read more »
Kirim Surat, ICW Minta Dewas Buka Evaluasi Kinerja KPKKurnia melanjutkan, sejak pelantikan pimpinan KPK tersebut, tingkat kepercayaan publik kepada KPK juga menurun drastis.
Read more »