Fraksi Nasdem setuju dengan keputusan pemerintah untuk menunda pembahasan RUU HIP.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Fraksi Partai Nasdem menilai sikap pemerintah yang memutuskan untuk menunda pembahasan Rancangan Undang-Undang sudah tepat. Nasdem setuju pembahasan RUU HIP ditunda untuk menghindari kegaduhan di masyarakat, terlebih terkait adanya anggapan RUU HIP terpapar paham komunisme. Baca Juga "Nasdem sejak awal memang sudah melihat ini sebagai sesuatu yang menjadi perhatian publik.
"Kita tidak mau kemudian melanjutkan pembahasan undang-undang ini kemudian menimbulkan kegaduhan. Maka kemudian saya sepakat dengan pemerintah bahwa ayo kita tunda, perbanyak dialog, perbanyak pertemuan, beri penjelasan kepada masyarakat," ujarnya. Diriya juga mempertanyakan urgensi RUU HIP jika jadi dibahas. Apalagi mengingat saat ini Indonesia tengah menghadapi pandemi Covid-19 dimana butuh kebersamaan dan soliditas dari semua pihak.Sebelumnya, pemerintah melalui Menkopolhukam Mahfud MD mengatakan memutuskan menunda pembahasan RUU HIP. Pemerintah meminta DPR untuk lebih dahulu menyerap aspirasi masyarakat tentang RUU yang menjadi pro dan kontra di tengah masyarakat itu.
Mahfud menjelaskan, saat ini pemerintah masih fokus terhadap penangaman pandemi Covid-19. Menurut dia, ia dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia diminta untuk menyampaikan informasi tersebut ke publik.
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Enggan Bahas RUU HIP, NasDem: Banyak Urusan yang Lebih PentingEnggan Bahas RUU HIP, NasDem: Banyak Urusan yang Lebih Penting. Jika RUU HIP dipaksakan dibahas oleh DPR saat ini makan hanya akan menambah polarisasi yang terjadi di masyarakat di tengah keadaan ekonomi yang sangat sulit saat ini.
Read more »
RUU HIP: Hindari Pemusatan Ekonomi, Bolehkan BerutangPelaksanaan demokrasi ekonomi nasional dalam RUU HIP menyinggung ketentuan menghindari pemusatan kekuatan ekonomi tapi di sisi lain juga membolehkan utang.
Read more »
DPR Akan Lanjutkan Pembahasan RUU Cipta Kerja hingga RUU Pelindungan Data PribadiDPR telah memiliki sejumlah agenda strategis, antara lain melanjutkan pembahasan RUU Cipta Kerja dan RUU tentang Pelindungan Data Pribadi.
Read more »
Politikus PKB Minta RUU HIP Dikoreksi Ulang |Republika OnlinePolitikus PKB mempertanyakan definisi Pancasila dalam RUU HIP.
Read more »
Lakpesdam NU: RUU HIP tak Layak Dibahas Hentikan Segera |Republika OnlineLakpesdam NU meminta DPR menghentikan pembahasan RUU HIP.
Read more »
Titik Rawan RUU HIPJika kita memimpikan segenap warga dan golongan mau menerima Pancasila, harus diusahakan agar berbagai pihak bisa menemukan persambungannya dengan rumusan tersebut.
Read more »