Anggota Komisi III DPR Hinca Panjaitan meminta KPK mengawasi proyek Kartu Prakerja yang menelan anggaran Rp 5,6 triliun. KartuPrakerja
jpnn.com, JAKARTA - Menurut Hinca menuturkan sampai saat ini memang belum ada laporan tentang dugaan tindak pidana korupsi program tersebut. Sebab, sampai saat ini belum terealisasi pelunasan anggaran tersebut. Hinca lantas mengutip pernyataan Institute for Development of Economics and Finance yang menyebut penyedia berpotensi meraup Rp 3,7 triliun dari anggaran sebanyak Rp 5,6 triliun.
Baca Juga: "Kalau ini sebegitu besar, saya kira KPK harus concern awasi ini, sebab ini betul-betul menjadi rawan," kata Hinca saat rapat Komisi III dengan KPK, Rabu . “Silakan KPK bekerja untuk ini," tambahnya. Mantan Sekjen DPP Partai Demokrat itu mengatakan KSP juga sudah mengumumkan bahwa delapan mitra kerja pemerintah dalam program Kartu Prakerja itu tidak pakai tender.Baca Juga: “Kan ini tidak ada urusan bagi-bagi alat kesehatan, kenapa tidak pakai tender.
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Arteria PDIP Minta KPK Telisik Dugaan Korupsi Kartu PrakerjaAnggota Komisi III DPR Fraksi PDIP Arteria Dahlan curiga ada proses yang janggal dalam penunjukkan 8 platform sebagai mitra kartu prakerja.
Read more »
Fraksi-Fraksi di DPR Minta KPK Awasi dan Usut Kartu Prakerja |Republika OnlineAnggota Fraksi PKB mempertanyakan indikator kelulusan kartu prakerja yang tak jelas.
Read more »
Diminta Usut Kartu Prakerja, KPK tak Mau |em|Grasa-Grusu|/em| |Republika OnlineKPK akan mengumpulkan seluruh bukti terlebih dahulu dan melakukan kajian.
Read more »
Diminta Usut Dugaan Korupsi Kartu Prakerja, Ini Respons KPKDPR sebelumnya meminta KPK untuk mengusut dugaan korupsi dalam program kartu prakerja.
Read more »
Wahai KPK, Jangan Sampai Pak Jokowi Ditipu Anak Kecil soal Kartu PrakerjaAnggota Komisi III DPR Habiburrokhman meminta KPK memelototi proyek Kartu Prakerja yang anggarannya mencapai Rp 5,6 triliun. KartuPrakerja
Read more »
Didesak Usut Kartu Pra Kerja, Firli: KPK Tak Bisa Grusa-grusuKPK tidak bisa sembarangan menetapkan bahwa telah terjadi penyimpangan dalam penggunaan anggaran atau pelaksanaan program Kartu Pra Kerja.
Read more »