Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan, kebijakan ganjil genap untuk sepeda motor bisa saja batal diterapkan jika dinilai tidak diperlukan.
Liputan6.com, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membuat aturan soal pembatasan kendaraan dengan rekayasa ganjil genap. Bukan cuma mobil, sepeda motor juga ikut dalam aturan ini. Aturan tersebut tertuang dalam Pergub Nomor 51 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar pada Masa Transisi Menuju Masyarakat Sehat, Aman, dan Produktif.
Sementara pengendara motor lainnya, Adi tak setuju dengan kebijakan Anies Baswedan itu. Sebab, kata dia, kebijakan tersebut memaksa masyarakat menggunakan transportasi umum. "Bila tidak diperlukan ya tidak digunakan. Sama seperti PSBB, bila wabahnya ternyata meningkat, jumlah kasus bertambah maka diterapkan PSBB. Jadi bukan berarti kalau ada dalam aturan pasti dilaksanakan, pasti digunakan," tutur Anies menjelaskan.
Sementara Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo, menegaskan perlu tidaknya aturan ganjil genap bagi sepeda motor perlu mengevaluasi dahulu bagaimana situasi dan kondisi jalanan di Jakarta selama sepekan penerapan PSBB masa transisi. "Masih nunggu keputusan gubernur, masih nunggu petunjuk teknis. Kita belum tahu," kata Sambodo kepada Liputan6.com di Jakarta, Selasa .
"Mudah-mudahan selama 7 hari ini cepat turun aturannya dan pedomannya serta juga pada rambu-rambunya sebagai dasar petugas lalu lintas apakah menggunakan tilang atau sanksi sesuai pergub," ujar dia. "Dalam rangka pembatasan, sebetulnya ya arahnya ke sana. Jadi dalam rangka ngerem supaya mobilitas itu berkurang," kata Muslich kepada Liputan6.com di Jakarta, Selasa ."Pemerintah DKI itu kan bukan lagi soal rumah sakit, bukan soal yang sembuh, tapi kan soal bagaimana penularan tidak berlangsung. Sepeda motor itu potensi untuk membangkitkan kerumunan," kata dia.
"Kan hampir kita semua ini kan tidak punya pengalaman terhadap pengendalian pandemi khususnya Corona ini," kata dia. "Karena itu kan berkaitan dengan kerumunan orang juga. Jadi artinya nggak boleh ganjil genap sepeda motor dibuat sebagai aturan sepeda motor saja. Parkir juga harus ditata. Jadi nanti akan menjadi lebih bagus pasti," tandas Muslich.
Menurut Tigor, perhitungan antara perpindahan jumlah masyarakat ke angkutan umum ini harus benar-benar diantisipasi. Ada ketidaksesuaian antara kebijakan ganjil genap dalam kebijakan PSBB Transisi di Jakarta. Kebijakan pertama, kata dia, penggunaan kendaraan pribadi didorong pindah ke angkutan umum. Kebijakan kedua ada mengatur mengurangi 50 persen layanan angkutan umum massal dari biasanya.
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Polemik Aturan Ganjil Genap Motor di Jakarta Saat PSBB TransisiPergub tentang PSBB Masa Transisi mengatur pembatasan kendaraan bermotor dengan sistem ganjil genap.
Read more »
Fakta Lengkap Wacana Ganjil Genap bagi Motor dan Mobil Saat PSBB Transisi di JakartaWacana kebijakan ganjil genap kembali diberlakukan bagi motor dan mobil di DKI Jakarta saat masa transisi PSBB menimbulkan pro dan kontra.
Read more »
KPBB Setuju Adanya Ganjil Genap saat PSBB Transisi JakartaDirektur Komite Penghapusan Bensin Bertimbal Ahmad Syafrudin setuju soal pemberlakukan pembatasan kendaraan pribadi dengan sistem pelat nomor ganjil-genap selama PSBB transisi
Read more »
Dishub DKI: Penerapan Ganjil-Genap Tunggu Evaluasi |Republika OnlinePenerapan ganjil genap di DKI menunggu hasil perkembangan PSBB masa transisi.
Read more »
VIDEO: PSBB Transisi, DKI Siapkan Aturan Ganjil Genap MotorPSBB transisi di DKI Jakarta bakal diwarnai kebijakan pembatasan lalu lintas berdasarkan nomor polisi ganjil-genap untuk sepeda motor.
Read more »
Ganjil Genap Belum Berlaku, Anies Sebut Tunggu SK GubernurGubernur DKI Anies Baswedan menyebut pemberlakuan ganjil genap tergantung hasil evaluasi Pemprov terhadap situasi dan penerapan PSBB Transisi.
Read more »