Hanya Protes ke BUMN, Ombudsman Dianggap Tidak Netral

United States News News

Hanya Protes ke BUMN, Ombudsman Dianggap Tidak Netral
United States Latest News,United States Headlines
  • 📰 Beritasatu
  • ⏱ Reading Time:
  • 49 sec. here
  • 2 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 23%
  • Publisher: 59%

Nota protes Ombudsman soal rangkap jabatan kepada BUMN terkesan sarat kepentingan.

Jakarta, Beritasatu.com

“Saya kok agak aneh kalau Alamsyah Saragih selaku anggota Ombudsman, hanya menyasar Kementerian BUMN dalam kasus ini. Padahal dia juga menyatakan ada keterlibatan dari lintas kementerian, atau bahkan jajaran aparat TNI dan Polri. Sudah sepatutnya Alamsyah Saragih juga melayangkan nota protes kepada lintas kementerian, atau bahkan mabes TNI dan Polri. Agar menarik kembali pejabatnya dari BUMN," ujar Abi dalam keterangannya, Senin .

Menurut Abi, para pejabat ASN, Kejaksaan, TNI dan Polri bisa menduduki jabatan di BUMN juga atas persetujuan administrasi dari lembaganya masing-masing. Semestinya, kata dia, Ombudsman melakukan klarifikasi dan verifikasi atas putusan administrasi dari setiap lembaga terkait. Untuk pejabat ASN, kata dia, dugaan pelanggaran kode etik ditangani oleh Komisi ASN . Kode etik jabatan TNI dan Polri, di bawah Dewan Kepangkatan dan Jabatan Tinggi . Sementara kode etik jabatan Kejaksaan, di bawah Komisi Kejaksaan.

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Beritasatu /  🏆 26. in İD

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Wawancara Ketua Ombudsman Amzulian Rifai soal Praktik Rangkap Jabatan Komisaris di BUMNWawancara Ketua Ombudsman Amzulian Rifai soal Praktik Rangkap Jabatan Komisaris di BUMNTemuan Ombudsman Republik Indonesia kembali menguak praktik rangkap jabatan oleh pejabat negara dan pemerintahan di badan usaha milik negara dan anak-anak usahanya. Dibanding tahun-tahun sebelumnya, praktik rangkap jabatan makin marak dan melibatkan para pejabat kementerian, perwira TNI dan Polri, pejabat akademik perguruan tinggi, hingga titipan partai politik. Ketua Ombudsman Republik Indonesia Amzulian Rifai mengatakan Presiden Joko Widodo perlu turun tangan untuk menyelesaikan persoalan rangkap jabatan yang mencakup lintas kementerian dan lembaga.
Read more »

Kementerian BUMN Gandeng IFC Perbaiki Tata Kelola BUMN |Republika OnlineKementerian BUMN Gandeng IFC Perbaiki Tata Kelola BUMN |Republika OnlineTata kelola akan berpengaruh dalam mendorong efisiensi dan efektivitas BUMN.
Read more »

Bara JP Sultra Dukung Erick Thohir Tetap Pimpin Kementerian BUMNBara JP Sultra Dukung Erick Thohir Tetap Pimpin Kementerian BUMNSebaiknya semua elemen bangsa bisa bekerja keras dan saling mendukung dalam masa-masa sulit seperti ini.
Read more »

Holding BUMN Farmasi Siap Produksi Obat COVID-19Holding BUMN Farmasi Siap Produksi Obat COVID-19Bio Farma beserta PT Kimia Farma dan PT Indofarma, fokus untuk menyediakan obat yang sudah masuk ke protokol pemerintah,...
Read more »

Pengamat : Ada Upaya untuk Melakukan Liberalisasi BUMNPengamat : Ada Upaya untuk Melakukan Liberalisasi BUMNKehadiran pejabat pemerintah sebagai komisaris BUMN harusnya disikapi positif, hal ini tak lain untuk memaksimalkan pengawasan kepentingan negara dan juga rakyat.
Read more »

Pasutri dan Pejabat BUMN di Trenggalek Positif Covid-19Pasutri dan Pejabat BUMN di Trenggalek Positif Covid-19Pasangan suami-istri di Kabupaten Trenggalek yang baru pulang dari Sidoarjo, Jawa Timur, Sabtu (11/7).
Read more »



Render Time: 2025-02-25 22:55:45