Uji materi Perppu Nomor 1/2020 menjadi sidang pertama yang digelar MK setelah hampir 1,5 bulan menunda persidangan akibat pandemi Covid-19.
) bakal menggelar sidang pendahuluan pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020, Selasa hari ini.
Hakim MK Daniel Yusmic P Foekh mengatakan, pihaknya sengaja mempriotitaskan pengujian Perppu Nomor 1 Tahun 2020 atau"Mengingat masa berlaku perppu terbatas, maka wajar apabila permohonan terkait pengujian Perppu Nomor 1 Tahun 2020 akan diprioritaskan," kata Daniel dikutip dari siaran pers di laman resmi MK, Senin .
"Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009 sesungguhnya pada satu sisi menambah kewenangan kepada mahkamah untuk menguji peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang," ujar Daniel.
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Hakim MK: Masa Berlaku Terbatas, Wajar Uji Perppu Corona Diprioritaskan - Tribunnews.comMK memprioritaskan uji materi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020.
Read more »
Besok, MK Gelar Sidang Perppu 1/2020 Secara Tatap Muka |Republika OnlinePerppu 1/2020 terkait penanganan Covid-19 sebelumnya digugat ke MK.
Read more »
Sidang Gugatan Perppu Corona, MK Tak akan Pakai Telekonferensi'Kita setuju untuk melakukan sidang di satu ruangan dengan mengubah tempat posisi ruang persidangan sesuai protokol kesehatan yang berlaku,' jelas Anwar Usman.
Read more »
Perppu Corona Jokowi Digugat, Sidang MK Digelar Tatap MukaHakim MK menyepakati pembahasan gugatan atas UU yang masuk MK digelar secara tatap muka, termasuk pembahasan gugatan mengenai Perppu Corona.
Read more »
Anggota DPR: Langkah Jokowi Terbitkan Perppu Corona Sudah Tepat'Langkah Presiden Jokowi sudah tepat dalam rangka negara hadir untuk menangani wabah Corona di Tanah Air dan melindungi segenap rakyat', kata Marwan Jafar. Jokowi PerppuCorona
Read more »
Klaster Ketenagakerjaan Ditunda, Fadli Zon: DPR Harus Kritisi Perppu CoronaPresiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya menunda pembahasan klaster ketenagakerjaan dalam Omnibus Law Rancangan Undang-Undang...
Read more »