Banggar DPR menyetujui Perppu No 1 Tahun 2020 tentang Keuangan di tengah pandemi.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PKS jadi satu-satunya fraksi yang menolak penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk penanganan pandemi Covid-19. Anggota Fraksi PKS Ecky Awal Mucharam meilai Perppu tersebut berpotensi melanggar konstitusi.
"Fraksi PKS berpendapat bahwa Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tersebut berpotensi melanggar konstitusi, disebabkan beberapa pasal bertentangan atau tidak sejalan dengan UUD 1945," kata Ecky membacakan pandangan mini fraksi, Senin malam. Ecky menambahkan hal itu menyusul tereduksinya peran DPR dalam penyusunan Rancangan APBN. Selain itu PKS juga menyoroti Pasal 12 ayat 2 yang menyatakan bahwa Perubahan postur dan/aturan rincian anggaran pendapatan dan belanja negara dalam rangka pelaksanaan kebijakan keuangan negara dan langkah- langkah sebagaimana dimaksud dalam Pasal"Hal ini telah menghilangkan kewenangan serta peran DPR," ujarnya.
"Apakah kita dapat menerima RUU tentang penerapan Perppu Nomor 1 Tahun 2020?," tanya Ketua Banggar Said Abdullah diikuti pernyataan setuju dari peserta rapat, Senin . Diketahui delapan fraksi menyetujui Perppu 1/2020 untuk dibawa ke pengambilan keputusan tingkat II. Kedelapan fraksi tersebut yaitu PDIP, Golkar, Gerindra, PKB, Partai Nasdem, Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional , dan Partai Persatuan Pembangunan . Sementara Fraksi Partai Keadilan Sejahtera menolak diundangkannya Perppu 1 Tahun 2020 tersebut.
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Banggar DPR mulai bahas Perppu Nomor 1 Tahun 2020 Senin besokBanggar akan menggelar rapat untuk membahas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi COVID-19. Banggar DPR COVID2019
Read more »
Azis: Pembahasan Perppu 1/2020 di Banggar Sesuai Tatib |Republika OnlineBanggar DPR RI akan mengambil keputusan soal apakah perppu akan disahkan.
Read more »
Banggar DPR Setujui Perppu 1/2020 Dibawa ke Paripurna |Republika OnlineRencananya rapat paripurna akan digelar sebelum 12 Mei 2020.
Read more »
Tok, Banggar Setuju Perppu 1/2020 Jadi Undang-UndangKetua Banggar DPR RI Said Abdullah mengetok palu tanda menyetujui Perppu Nomor 1 tahun 2020 menjadi undang-undang.
Read more »
Tiga Catatan Kritis Partai Demokrat Terkait Perppu 1/2020 |Republika OnlinePartai Demokrat setuju Perppu Nomor 1 Tahun 2020 dilanjutkan ke rapat paripurna.
Read more »