Politikus PDIP yang juga Wakil Ketua Badan Legislasi DPR, Rieke Diah Pitaloka menyinggung bahwa klaster ketenagakerjaan itu banyak menuai perhatian publik.
TEMPO.CO, Jakarta -Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Dewan Perwakilan Rakyat meminta klaster ketenagakerjaan dikeluarkan dari omnibus law Rancangan Undang-undang atau RUU Cipta Kerja. 'Untuk mengurangi bagaimana tanggapan dari publik khususnya tentang ketenagakerjaan ada baiknya bagian klaster ketenagakerjaan dipisahkan saja,' kata Rieke dalam rapat kerja Baleg DPR dan pemerintah, Selasa, 14 April 2020.
Terdiri dari 63 pasal dan akan berdampak terhadap tiga undang-undang, pengaturan ini ditolak oleh kelompok buruh dan pekerja.Rieke juga 'menyentil' Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto ihwal banyaknya pemutusan hubungan kerja yang terjadi selama masa pandemi Covid-19 saat ini. Dia mengingatkan perlu juga ada langkah serius terkait persoalan ketenagakerjaan ini.
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Fraksi PDIP Usul RUU Cipta Kerja Lepas Klaster Pekerjaan |Republika OnlineKlaster pekerjaan dalam omnibus law RUU Cipta Kerja yang kontroversi di masyarakat.
Read more »
Fraksi Rakyat Desak DPR Setop Bahas RUU Cipta KerjaFraksi Rakyat Indonesia mendesak DPR saat ini untuk fokus mengawasi proses penanganan pandemi Covid-19 yang sedang dilakukan pemerintah.
Read more »
Pembahasan RUU Cipta Kerja Tetap Berjalan, meski 2 Fraksi Usul DitundaPembahasan omnibus law RUU Cipta Kerja antara DPR dan pemerintah tetap dilanjutkan meski dua fraksi telah mengusulkan penundaan.
Read more »
Pandemi Corona, Fraksi PDIP DPRD Tangsel Malah Gelar Kunker |Republika OnlineKetua Fraksi PDIP menyebut, fraksi lain juga mengadakan kunjungan kerja.
Read more »
Fraksi DPR Akui Belum Terima Draf RUU Ciptaker |Republika OnlineSejumlah fraksi mengaku belum menerima draf atau materi dari RUU Omnibus Law
Read more »
Dua Fraksi Minta Pembahasan Omnibus Law Cipta Kerja DitundaFraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Demokrat DPR RI meminta pembahasan Omnibus Law Rancangan Undang-undang (RUU)...
Read more »