Pemerintah diminta untuk tidak lengah dengan new normal hadapi Covid-19.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Pemerintah saat ini tengah melakukan berbagai persiapan guna melaksanakan prosedur kenormalan baru atau new normal. Baca Juga Namun, anggota Komisi IX DPR, Muchamad Nabil Haroen, mengingatkan pemerintah tak lengah selama pelaksanaannya."Pemerintah jangan sampai lengah, agar penanganan Covid-19 bisa tuntas," ujar pria yang akrab disapa Gus Nabil itu lewat pesan singkat, Rabu .
"Harus ada evaluasi berdasar kurva serta indikasi penyebaran dan jumlah korban. Ini penting agar bisa diambil langkah cepat untuk penanganan Covid-19 jika ada kasus yang memburuk," ujar Gus Nabil. "Harus ada reward dan punishment kepada instansi/perusahaan yang mematuhi dan di sisi lain jika ada yang melanggar protokol kesehatan," ujar politisi PDIP itu.
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Menkes Keluarkan Panduan New Normal, Mahfud: Besok New Normal Live dengan Cara Itu - Tribunnews.comMahfud menilai Pembatasan Sosial Berskala Besar yang diterapkan pemerintah sekarang merupakan kebijakan tepat.
Read more »
Jelang |em|New Normal|/em|, Ini Saran IDI untuk Pemerintah |Republika OnlineMasyarakat tidak bisa berperilaku seperti dulu mengingat corona belum ada obatnya.
Read more »
Gus Nabil Minta Pemerintah Evaluasi Kebijakan New NormalPemerintah harus terus-menerus mengevaluasi kebijakan atau protokol New Normal dan terbuka terhadap data. NewNormal
Read more »
|em|New Normal|/em| Diminta Merata dan tidak Tumpang-tindih |Republika OnlineKebijakan ini harusnya berlaku untuk semua kehidupan sosial, termasuk tempat ibadah.
Read more »
Protokol |em|New Normal |/em|Sarankan Tiadakan Kerja Lembur |Republika OnlineProtokol new normal juga sarankan untuk meniadakan kerja shift tiga
Read more »
Skenario |em|New Normal|/em| di Jakarta, Jabar, Sumbar dan Gorontalo |Republika OnlineKegiatan pendisiplinan digelar serentak di 4 provinsi dan 25 kabupaten/kota.
Read more »