Baleg DPR tunggu surat resmi pemerintah terkait penundaan pembahasan RUU HIP.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Legislasi DPR menunggu surat resmi dari pemerintah terkait penundaan pembahasan Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila . Baleg mengatakan, jika pemerintah menunda pembahasan maka DPR punya waktu untuk menampung aspirasi dari masyarakat terkait RUU HIP. Baca Juga "Mekanismenya sudah diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 jo UU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
Baidowi mengatakan, DPR berkirim surat secara resmi kepada pemerintah terkait RUU HIP,maka sikap pemerintah seharusnya juga disampaikan secara tertulis apakah mau menunda, menolak atau menyetujui pembahasan. Menurutnya, apabila pemerintah menolak membahas RUU HIP, maka RUU tersebut dikembalikan ke DPR dan tidak ada pembahasan lebih lanjut.Baidowi melanjutkan, Baleg DPR juga memberikan apresiasi terhadap aspirasi dan pendapat yang berkembang di masyarakat yang sangat kritis terhadap RUU HIP.
"RUU tersebut adalah usul inisiatif DPR yang disampaikan kepada pemerintah dan sesudah presiden berbicara dengan banyak kalangan dan mempelajari isinya, maka pemerintah memutuskan untuk menunda atau meminta penundaan kepada DPR atas pembahasan RUU HIP," kata Mahfud saat bersama Menkumham Yasonna Laoly, di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa.
Pemerintah juga meminta kepada DPR untuk berdialog dan menyerap aspirasi lebih banyak lagi dengan seluruh elemen masyarakat."Jadi, pemerintah tidak mengirimkan Surat Presiden untuk pembahasan itu. Itu aspek proseduralnya," kata Mahfud.
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
DPR Minta Pemerintah Kirim Surat Resmi soal Penundaan RUU HIPDPR menyebut pemerintah perlu mengirim surat resmi terkait permintaan penundaan pembahasan Rancangan Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila.
Read more »
DPR Akan Lanjutkan Pembahasan RUU Cipta Kerja hingga RUU Pelindungan Data PribadiDPR telah memiliki sejumlah agenda strategis, antara lain melanjutkan pembahasan RUU Cipta Kerja dan RUU tentang Pelindungan Data Pribadi.
Read more »
DPR |em|Ngotot |/em|Bahas RUU HIP, MUI: Jangan Aduk Emosi |Republika OnlineMUI meminta DPR RI membatalkan pembahasan RUI HIP.
Read more »
7 Fraksi di DPR Dukung Penuh RUU HIP, Demokrat Tarik DiriDari sembilan fraksi di DPR, hanya Partai Demokrat yang menarik diri dari pembahasan RUU HIP, dan PKS setuju dengan catatan.
Read more »
MPR: DPR Perlu Pertimbangkan Penolakan Publik Soal RUU HIPBaleg DPRRI harus secara demokratis memperhatikan suara rakyat tersebut. Kalau RUU HIP itu tetap akan dibahas, alasan utamanya ialah dalam rangka melaksanakan aspirasi Rakyat.
Read more »
Yanuar DPR: RUU HIP Harus Dirombak TotalRancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) yang tengah dibahas di Badan Legislasi DPR, menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. RUUHIP
Read more »