DPR setujui usulan penambahan anggaran untuk Setkab.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi II DPR menggelar rapat kerja dengan Menteri Sekretaris Negara, Sekretaris Kabinet, Kepala Staf Kepresidenan dan BPIP membahas Anggaran yang akan digunakan pada tahun 2021. Dalam rapat tersebut komisi II DPR menyetujui usulan tambahan anggaran untuk Sekretariat Kabinet. Baca Juga "Komisi II DPR RI menyetujui usulan tambahan anggaran sekretariat kabinet sebesar Rp 88.500.000.
Selain itu, Komisi II DPR juga menyetujui usulan tambahan anggaran untuk kantor staf presiden sebesar Rp 29.517.322.000 untuk ditambahkan ke dalam pagu anggaran KSP tahun 2021. Doli menambahkan, Komisi II DPR juga menyetujui usulan pergeseran anggaran sekretariat negara tahun 2021 yang terdiri dari program dukungan manajemen sebesar Rp 1.328.412.171.000 menjadi sebesar Rp 1.129.568.453.000, dan program penyelenggaraan layanan kepada presiden dan wakil presiden sebesar Rp 723.271.832.
Doli dalam kesimpulan rapat mengungkapkan bahwa pagu anggaran untuk Setkab tahun 2021 sebesar Rp 300.143.142.000. Lalu pagu anggaran untuk Kementerian Sekretaris Negara sebesar Rp 2.051.684.103.000. "Termasuk di dalamnya adalah anggaran untuk Kantor Staf Presiden sebesar Rp 86.760.233.000," ujarnya.
Kemudian pagu anggaran untuk Badan Pembinaan Ideologi Pancasila sebesar Rp 208.846.742.000. Doli juga mengungkapkan bahwa Komisi II DPR RI meminta agar dalam pengalokasian anggaran per program dan kegiatan senantiasa memperhatikan saran dan masukan yang disampaikan oleh komisi II DPR untuk kemudian dibahas kembali secara lebih mendalam pada rapat pembahasan RAPBN 2021 selanjutnya.BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Persepektif Republika.co.
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
DPR Setujui Usulan KPU Terkait PKPU Pilkada Kala Covid-19 |Republika OnlineDPR setujui usulan KPU terkait PKPU Pilkada kala Covid-19.
Read more »
DPR: Kampanye Pilkada dalam PKPU Jangan Terlalu Dibatasi |Republika OnlineLegislator mengatakan kampanye pilkada dalam PKPU jangan terlalu dibatasi.
Read more »
Anggota DPR Tagih Perpres Pembentukan BRIN
Read more »
Anggota DPR Tagih Perpres Pembentukan BRINMulyanto khawatir selama Perpres kelembagaan BRIN belum diterbitkan akan menghambat kegiatan riset dan inovasi teknologi bangsa ini.
Read more »
Gerindra Minta DPR Pikir Ulang Pembahasan RUU HIPSekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani meminta DPR mempertimbangkan ulang untuk melanjutkan pembahasan RUU HIP yang menjadi polemik di tengah masyarakat.
Read more »