Sebab, dengan dibatalkannya juknis, tentu konsekuensi hukumnya adalah mereka yang sudah diterima tersebut juga dibatalkan.
“Jika pembatalan terjadi, maka ke depannya kami khawatir akan ada potensi konflik horizontal antara orang tua yang anaknya diterima via jalur zonasi dan orang tua yang anaknya tidak diterima,” kata Satriwan yang turut hadir dalam rapat yang diadakan oleh orang tua siswa, Komnas Perlindungan Anak , dan Komisi X DPR yang membahas tentang permasalahan PPDB DKI Jakarta Tahun Ajaran 2020/2021 di Gedung DPR, Selasa .
Satriwan menuturkan, mengacu pada data dari Dinas Pendidikan DKI Jakarta, jumlah siswa yang telah diterima via jalur zonasi di jenjang SMP negeri sebanyak 31.011 siswa, sedangkan di jenjang SMA Negeri sebanyak 12.684 siswa. Jika dibatalkan, tentu para calon peserta didik tersebut akan semakin cemas dan depresi, sehingga menimbulkan konflik dan diskriminasi yang baru.
“Dengan tegas, kami memandang rekomendasi Komisi X DPR untuk membatalkan Juknis PPDB DKI 501/2020 ini berpotensi akan membuat peta konflik antarorang tua, dan justru akan menimbulkan masalah baru lagi,” ucapnya. Satriwan menuturkan, FSGI sangat mengapresiasi keputusan Dinas Pendidikan DKI yang menambahkan kuota empat orang per kelas atau rombongan belajar melalui jalur zonasi bina RW. Misalnya SMA, per rombelnya semulanya 36 orang menjadi 40 orang.Sumber: BeritaSatu.com
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Rekomendasi DPR Terkait PPDB Dinilai Bisa Picu Konflik HorizontalDalam rapat tentang permasalahan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) DKI Jakarta tahun Ajaran 2020/2021 itu, Komisi X DPR RI merekomendasikan dibatalkannya pedoman Juknis PPDB
Read more »
Orang Tua Murid Adukan Masalah PPDB Jakarta ke DPROrang tua murid yang merasa anak-anaknya dirugikan karena aturan usia dalam PPDB DKI tetap maju memperjuangkan hak-hak mereka. PPDB
Read more »
Kisruh PPDB DKI, DPR Minta Buat Rombel Baru |Republika OnlineTidak sekadar menambah kuota dalam rombongan belajar tetapi membuat rombel baru.
Read more »
Kisruh Syarat Usia, DPR Minta Kemendikbud Awasi PPDB DaerahPenerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) memunculkan masalah tersendiri dari tahun ke tahun. Pada tahun ini, masalah yang paling...
Read more »
Seorang Calon Siswa Menangis di Komisi X DPR karena Tak Diterima Lewat Jalur Zonasi PPDB DKI'Saya juga mau sekolah. Saya mau sistem ini diulang. Ini tidak adil bagi saya. Mungkin kami cuma anak-anak tapi kami punya hak. Aku mau sekolah.'
Read more »
DPR Minta Pemprov DKI Batalkan Juknis PPDB dan Lakukan Seleksi UlangAda tiga poin yang disepakati sebagai rekomendasi Komisi X DPR terhadap proses PPDB DKI Jakarta 2020. PPDB
Read more »