Anggota Komisi V DPR Irwan mempertanyakan peran Kantor Staf Kepresidenan (KSP) dalam pendampingan dana desa. Bahkan, hal...
- Anggota Komisi V DPR Irwan mempertanyakan peran Kantor Staf Kepresidenan dalam pendampingan dana desa. Bahkan, hal itu diatur dalam Peraturan Menteri Desa Nomor 6/2020.
Dia pun mempertanyakan apakah ketentuan tersebut berhubungan dengan salah satu Staf Khusus Presiden Joko Widodo yang cawe-cawe dalam program dana desa. “Dalam Permendes 6/2020 memuat ketentuan di Bab IV bahwa, masyarakat desa berhak menyampaikan pengaduan masalah-masalah tentang penetapan prioritas penggunaan dana desa bisa ke Kementerian Desa atau KSP,” kata Irwan, Rabu .
Untuk itu, Irwan mempertanyakan itu kepada Mendes Abdul Halim Iskandar terkait hubungan program dana desa dengan KSP. Sementara, KSP diketahui bukan kementerian teknis. Atau justru, ada hubungannya dengan surat penawaran salah satu Stafsus Jokowi terkait pendampingan dana desa tersebut. “Urgensinya apa? Apa ada hubungannya salah satu stafsus ingin lakukan pendampingan terkait dana desa ini,” tanya Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat ini.
Irwan menyayangkan Mendes tidak mampu menjawab itu saat ditanyakan dalam Rapat Kerja virtual Komisi V DPR, Selasa, 21 April 2020 kemarin.“Nggak berani dia jawab, saya malas ngejar. Karena saya tunggu jawaban tertulis Mendes,” kata Irwan.
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Demokrat Pertanyakan Peran KSP di Pendampingan Dana DesaFraksi Partai Demokrat di DPR mempertanyakan keterlibatan KSP dalam penampingan dana desa, sementara KSP merupakan pengelola situs LAPOR!.
Read more »
Pelaku Usaha Menjerit, DPR Pertanyakan Kebijakan Lembaga PemerintahKalangan pengusaha mengeluh karena LPEI disebut telah menaikkan suku bunga 2%, yakni dari 6% menjadi 8% terhadap sejumlah...
Read more »
Istana Tampik Tumpang-Tindih Kewenangan Setkab dan KSPKSP dan Kementerian Sekretariat Kabinet akan melakukan fungsi debottlenecking. Dianggap bisa menduplikasi anggaran negara.
Read more »
Pandemi Covid-19, KSP Bentuk Layanan Konsultasi Kesehatan JiwaKepala KSP Moeldoko mengatakan orang yang mulai terganggu dengan kegelisahan akibat Covid-19 harus didampingi dan dibimbing oleh ahli yang mengerti.
Read more »
Pandemi Corona, KSP Bentuk Layanan Konsultasi Kesehatan JiwaMoeldoko menyebut masalah kesehatan jiwa selama masa pandemi Corona mendapat perhatian dari Presiden Jokowi dan menjadi pembahasan dalam rapat terbatas.
Read more »
DPR Dinilai Hilangkan Hak Rakyat dalam Membahas RUU Cipta KerjaFraksi Rakyat Indonesia (FRI) mengecam sikap DPR yang tak melibatkan partisipasi masyarakat dalam membahas RUU Cipta Kerja secara daring.
Read more »