Komisi XI DPR RI mengingatkan bahwa pergantian pemimpin Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan harus mencermati UU yang berlaku.
PERGANTIAN pemimpin Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan harus memperhatikan undang-undang yang berlaku. Mengingat, kedua lembaga tersebut bersifat independen.
Dalam hal ini, apabila pimpinan dua lembaga tersebut mengalami masalah hukum, meninggal dunia, atau mengundurkan diri. Ketentuan itu sudah tertera dalam UU Nomor 21 tahun 2011 tentang OJK dan UU Nomor 23 Tahun 1999 tentang BI."Berbeda dengan masa Orde Baru, di mana kekuasaan BI di bawah Presiden. Karena BI menjadi bagian dari kabinet, maka Gubernur BI setiap saat bisa diganti oleh Presiden.
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
DPR Pertimbangkan Kocok Ulang Pimpinan BI dan OJKDalam revisi UU BI , Ketua Komisi XI FPR mewacanakan perubahan dalam ketentuan yang mengatur kepemimpinan dan juga beberapa peraturan.
Read more »
Komisi XI DPR buka opsi 'kocok ulang' kepemimpinan di BI dan OJKKetua Komisi XI DPR Dito Ganinduto mengatakan pihaknya akan mengevaluasi kepemimpinan di Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan, bahkan tak ragu untuk ...
Read more »
Komisi XI DPR Buka Peluang Rombak BI dan OJKKomisi XI menyatakan penggantian kepemimpinan BI dan OJK dapat dilakukan jika tidak ada perbaikan kinerja signifikan dalam penanganan pandemi corona.
Read more »
Ketua Komisi XI DPR Buka Opsi Kocok Ulang Pimpinan BI dan OJKKetua Komisi XI DPR Dito Ganinduto mengatakan pihaknya akan mengevaluasi kepemimpinan di Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. OJK bankindonesia keuangan
Read more »
Ketua Komisi XI DPR Usul 'Kocok Ulang' Pimpinan BI dan OJK'Jadi kemungkinan ada kemudahan kocok ulang begitu. Di UU tidak bisa diganti kalau tidak mengundurkan diri, meninggal. Sekarang kita usulin saja misalnya bisa diganti langsung oleh presiden,' via detikfinance
Read more »
DPR Pertanyakan Penggabungan OJK di Fit and Proper Test BIAnggota Komisi XI Dewan Perwakilan fraksi Partai Nasdem Rudi Hartono Bangun mempertanyakan ihwal wacana peleburan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK ke Bank Indonesia. dpr nasdem OJK bankindonesia
Read more »