Anggota Komisi IV DPR RI Hamid Noor Yasin mengingatkan kepada pemerintah melalui Kementerian Pertanian bahwa kinerja pangan dan pertanian saat ini banyak sekali terbentur masalah anggaran dan regulasi. DPRRI
jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi IV DPR RI Hamid Noor Yasin mengingatkan kepada pemerintah melalui Kementerian Pertanian bahwa kinerja pangan dan pertanian saat ini banyak sekali terbentur masalah anggaran dan regulasi. Target kerja tahun 2021 yang disampaikan Menteri Pertanian pada Rapat Kerja bersama Komisi IV DPR RI di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin lalu diakui oleh Hamid sebagai acuan konstruktif karena pemerintah hendak mewujudkan sektor pertanian yang maju, mandiri dan modern.
Tetapi hingga ada yang bertahun-tahun, seperti undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani yang sejak 6 Agustus tahun 2013 disahkan, hingga kini implementasinya tidak ada," terang politikus PKS asal Asal Wonogiri ini. Hamid menambahkan ada juga Undang-Undang Nomor 19 tahun 2012 tentang Pangan yang disusun dengan penuh perdebatan sana-sini untuk menyusun kebijakan yang mendekati ideal.
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
DPR dan Pemerintah Sepakati Asumsi Sektor Energi RAPBN 2021Komisi VII DPR dan Kementerian ESDM sepakati asumsi energi RAPBN 2021, salah satunya harga minyak mentah RI di rentang US$42-US$45 per barel.
Read more »
DPR Dorong Bulog Serius Salurkan Beras - Ekonomi dan Bisnis - koran.tempo.co
Read more »
Anggota Komisi VI DPR Usul Bentuk Tim Penilai Kinerja BUMNTim penilai kinerja BUMN ini akan bekerja untuk mengoreksi dan mengevaluasi kinerja, produktivitas, hingga kegagalan dalam pengelolaan BUMN.
Read more »
Muncul Gelombang Penolakan, Pemerintah-DPR Diminta Hapus RUU HIP dari Agenda PolitikPakar Hukum Pidana Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar meminta Pemerintah dan DPR menghentikan dan menghapus Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) dari agenda politik.
Read more »
Anggota DPR: Subsidi Gas Melon Sebaiknya Alihkan ke BLTAnggota Komisi VI DPR Darmadi Durianto mengaku setuju jika pemerintah mengalihkan skema subsidi gas melon berukuran 3 kg ke dalam bentuk BLT.
Read more »
Ini 7 Catatan Anggota DPR soal Kartu PrakerjaNetty juga menyebut menu pelatihan prakerja jadi bias di masa pandemi ini. Pelatihan sektor pertanian dikatakan hampir tidak bisa menyentuh masyarakat.
Read more »