Anggota DPR RI Sukamta meminta pemerintah untuk memberikan internet terjangkau dan merata bagi rakyat selama pandemi coronavirus disease 2019 (COVID-19) melanda Indonesia. DPRRI
jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Sukamta meminta pemerintah untuk memberikan internet terjangkau dan merata bagi rakyat selama pandemi coronavirus disease 2019 melanda Indonesia. Data Kementerian Komunikasi dan Informasi menyebutkan bahwa penggunaan internet pada masa pandemi COVID-19 meningkat hingga 443 persen. Namun, masih ada 12.548 desa yang belum bisa mengakses internet dengan baik.
Terlebih lagi, anak-anak juga masih belum boleh masuk sekolah secara fisik. Proses belajar mengajar masih dijalani peserta didik dengan cara school from home . Dari situ, ujar dia, anggaran rumah tangga untuk internet saja, bisa melebihi anggaran untuk makan dan transportasi. Oleh karena itu, kata dia, pemerintah bisa mengurangi beban rakyat dari sisi internet.Baca Juga: "Pada masa pandemi seperti sekarang ini akses internet jadi andalan semua kegiatan.
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
DPR Minta Pemerintah Tidak Abai Program Pencegahan Stunting di Tengah PandemiTahun 2019 sebelum pandemi, 6,3 juta balita terkena stunting dari populasi 23 juta balita di Indonesia.
Read more »
Kartu Prakerja, Anggota DPR Minta Pemerintah Perhatikan Rekomendasi KPKPemerintah diminta menindaklanjuti saran serta masukan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyangkut pelaksanaan program Kartu Prakerja.
Read more »
DPR Minta Program Pemerintah Realistis di Kuartal III dan IV |Republika OnlineTahun depan, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi di rentang 4,5-5,5 persen.
Read more »
Pemerintah dan DPR Sepakati Asumsi Makro 2021, Ini RinciannyaPemerintah diharapkan bisa memperkuat sinergi kebijakan sektor dan fiskal dalam meningkatkan produktivitas sektoral untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
Read more »
Pemerintah dan DPR Sepakati Asumsi RAPBN 2021Pemerintah dan Komisi XI telah menyepakati asumsi makro dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2021.
Read more »
DPR dan Pemerintah Sepakat Lanjutkan Bahas RKHUP-RUU PemasyarakatanKesepakatan ini disampaikan Wakil Ketua Komisi III Pangeran Khairul Saleh dalam kesimpulan rapat kerja Komisi III dengan Kemenkumham di Kompleks DPR.
Read more »