Pemeriksaan CPR untuk mudahkan mitigasi dan isolasi pasien Covid-19
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Timwas Penanggulangan Bencana DPR RI, Muhaimin Iskandar meminta pemerintah, baik Pemprov DKI dan Pemerintah Pusat untuk memperkuat kapasitas pemeriksaan PCR . Muhaimin menyatakan langkah ini memudahkan proses mitigasi dan upaya isolasi bagi mereka yang dinyatakan positif mengidap Covid-19. Selain itu juga dalam rangka memperkuat pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya.
Cak Imin, panggilan akrabnya, juga meminta untuk meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan dan peralatan kesehatan karena jumlah pengidap Covid-19 terus meningkat sehingga membutuhkan penambahan jumlah fasilitas kesehatan, termasuk Alat Perlindungan Diri yang sesuai dengan standar WHO. Selain itu perlu dilibatkan lebih banyak lagi rumah sakit swasta dalam menerima dan melayani pasien Covid-19.
Penanggulangan Covid-19 tidak hanya berkaitan dengan masalah kesehatan, tetapi berimplikasi pada masalah ekonomi dan sosial sehingga membutuhkan pendekatan dan penanganan yang sifatnya terpadu dan menyeluruh. Penanganan masalah kesehatan harus dilakukan secara bersamaan dengan penanganan di bidang ekonomi dan sosial.
Ia juga mengatakan perlu disusun strategi apabila Pandemi Covid-19 ini berlangsung lama, baik dari aspek pengobatan maupun dampak social yang dialami masyarakat terdampak."Untuk efektifitas pelaksanaan PSBB selain perlu dilakukan sosialisasi dengan skala yang lebih besar dengan melibatkan masyarakat luas, dan perlu diberikan sanksi yang tegas terhadap pelanggar ketentuan PSBB," ujar dia.
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Banjir Kritik Warganet saat DPR dan Pemerintah Bahas RUU Cipta KerjaRapat kerja antara DPR dan pemerintah yang membahas draf omnibus law RUU Cipta Kerja pada Selasa (14/4/2020) siang, menuai kritik dari warganet.
Read more »
DPR Persilakan Pemerintah Tarik Draf Omnibus Law CiptakerWakil Ketua Badan Legislasi DPR Rieke Diah Pitaloka merekomendasikan pemerintah menarik klaster ketenagakerjaan dalam RUU Omnibus Law Cipta Kerja.
Read more »
Pemerintah-DPR Didesak Fokus Atasi Corona Ketimbang Bahas Omnibus LawKoalisi Peduli Kelompok Rentan Korban COVID-19 (Pekad) menilai sikap pemerintah dan DPR yang membahas RUU Cipta Kerja dan...
Read more »
DPR Ingatkan Pemerintah tak Jadikan Prakerja Lahan Proyek | Republika OnlineProgram ini disoroti karena ada aplikator milik staf khusus presiden.
Read more »
DPR Protes Tunjangan Guru Disunat Hingga Rp3,3 T untuk CoronaDPR menyatakan pemerintah memangkas tunjangan dan gaji guru PNS daerah serta tunjangan guru PNS daerah khusus sebesar Rp3,3 triliun.
Read more »