Upaya menuju 'new normal' bukan berarti Covid-19 sudah tidak ada, sehingga pengawasan terhadap penerapan protokol kesehatan harus terus dilakukan.
- DPR mengkritik kebijakan pelonggaran pembatasan sosial berskala besar yang dilakukan sejumlah daerah, termasuk di DKI Jakarta. Pasalnya, pelonggaran tersebut dilakukan tanpa ada proses penegakan hukum bagi pihak yang melakukan pelanggaran.
Menurut Evita, pelonggaran PSBB di berbagai daerah seharusnya dijalankan dengan penegakan aturan protokol kesehatan yang ketat dann dijalankan oleh aparatur pemerintah daerah, termasuk melibatkan TNI dan Polri sebagaimana diinginkan Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu. Sayangnya, dalam pantauan sejauh ini, masyarakat terkesan dibiarkan saja tidak melaksanakan protokol tersebut.
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
DPR RI Minta Anggaran Sektor Pertanian Tidak DipotongKetua Komisi IV DPR RI Sudin menyayangkan pemotongan anggaran sektor pertanian, sementara kebutuhan pangan meningkat. Kementan
Read more »
Komisi VI DPR Soroti Soal Melonjaknya Tagihan Listrik |Republika OnlinePLN diminta membuat skema cicilan hingga 6 bulan ke depan
Read more »
DPR Minta Anggaran Sektor Pertanian tidak Dipotong |Republika OnlinePertanian berkontribusi dalam penyerapan tenaga kerja dan penghasil devisa
Read more »
DPR Sentil Dana Talangan BUMN, Erick Thohir Buka SuaraWakil Ketua DPR Rachmat Gobel mempertanyakan dana talangan yang diberikan pemerintah ke BUMN. Erick Thohir buka suara, ini katanya: BUMN via detikfinance
Read more »
Anggota DPR Khawatirkan Dampak Relaksasi Kapasitas Kendaraan |Republika OnlineRelaksasi Kapasitas Kendaraan Umum dikhawatirkan meningkatkan kasus Covid-19
Read more »
Pandemi Covid-19, BK DPR Gelar Webinar Ketahanan PanganDalam pembukaan yang disampaikan Indra, bahwa krisis pangan ini akan menjadi ancaman tersendiri sebagai dampak dari pandemi Covid-19.
Read more »