Pelanggaran netralitas ASN pada penyelenggaraan pilkada tahun ini cukup mengkhawatirkan.
SULITNYA menjaga netralitas aparatur sipil negara dalam perhelatan pemilihan kepala daerah membuat DPR mempertimbangkan penghapusan hak pilih ASN. Hal itu dikemukakan Wakil Ketua Komisi II DPR RI Saan Mustopa saat dihubungi di Jakarta, kemarin.
Tidak sedikit petahana memanfaatkan posisi sebagai pemimpin daerah untuk mendapatkan suara atau dukungan dari birokrasi yang ia gerakkan. Hal itu tentu membuat posisi ASN untuk menjaga netralitas selama pilkada sulit terwujud. “Bagaimanapun sulit untuk netralitas itu dilakukan karena dia ingin menjadi kepala dinas, dia ingin mendapat perhatian dari kandidat yang menang,” ujarnya.
“Ini angka belum memasuki masa kampanye. Jadi, kita harus benar benar mengantisipasi pelanggaran ke depannya,” kata Tasdik.Sanksi yang kurang tegas dari pejabat pembina kepegawaian , yaitu para gubernur, bupati, dan wali kota, serta terbatasnya kewenangan lembaga pengawas menjadi salah satu penyebab maraknya pelanggaran netralitas ASN tersebut.
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
75 Tahun DPR RI, Tantangan Memangkas Ruang Berjarak – Bebas Akses[RISET] Di usia 75 tahun, DPR RI dihadapkan kepada tantangan yang tak mudah. Tantangan itu adalah memperbaiki citranya dan mendekatkan diri kepada rakyat. Riset adadikompas
Read more »
Berusia 75 Tahun, DPR RI Diharap Tak Lagi Jadi Tukang StempelLucius berharap, di usia yang semakin dewasa ini, DPR tak lagi hanya menjadi stempel bagi kebijakan pemerintah seperti saat orde baru.
Read more »
75 Tahun, DPR Harus Memotivasi Peningkatan KinerjaPeneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus menilai DPR pada usia 75 tahun sudah melewati...
Read more »
Pemkab Aceh Besar telusuri ASN kontak erat dengan almarhum SekdaPemerintah Kabupaten Aceh Besar saat ini sedang melakukan penelusuran terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) yang kontak langsung dengan almarhum Sekda Aceh ...
Read more »
Disnaker Kota Depok Kawal 86.412 Tenaga Non ASN dan Pekerja Swasta Beroleh BSUDisnaker Kota Depok Jawa Barat memastikan 86.412 tenaga non Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pekerja swasta di Kota Depok mendapat Bantuan Subsidi Upah
Read more »
KASN Desak PPK Jatuhkan Sanksi kepada ASN tidak NetralKASN akan terus mengingatkan untuk segera menindak ASN yang terbukti melanggar.
Read more »