Pemerintah berulangkali menyatakan akan menggelontorkan dana Rp 405,1 triliun, akan tetapi angka tersebut tidak pernah tercantum dalam berbagai aturan yang telah diturunkan.
ANGGARAN pemerintah untuk penanganan pandemi Covid-19 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 serta aturan turunannya, yakni Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020, menjadi polemik di DPR RI maupun publik. Menurut anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati, regulasi itu mengandung beberapa kontroversi dan harus mendapat catatan kritis.
Catatan tersebut, menurut Anis, merupakan poin yang termasuk dalam catatan kritis fraksi partainya. Pertama, PKS berpendapat bahwa Perppu maupun aturan turunannya, yakni Perpres Nomor 54 Tahun 2020, tidak memberikan komitmen yang jelas mengenai anggaran penanganan wabah Covid-19. Selanjutnya, F-PKS menilai Perppu tersebut memiliki ketidakpastian akan keberpihakan terhadap kelompok masyarakat menengah ke bawah, kalangan rentan, dan yang terdampak pandemi.
“Bahkan tidak ada satu pasal yang secara eksplisit menyatakan kebijakan anggaran terhadap kelompok masyarakat mendekati miskin, rentan, dan terdampak tersebut. Sehingga alokasi Rp 405,1 triliun dikhawatirkan tidak akan banyak membantu bagi kehidupan mereka dan juga pada masa pemulihan nantinya,” tegasnya.
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
BBM Harusnya Turun Rp1.900/Liter, DPR Desak Pemerintah Turunkan HargaAnggota DPR Komisi VII Ratna Djuwita mengungkapkan, berdasarkan perhitungan kasarnya harga BBM seharusnya bisa turun rata-rata...
Read more »
Anggota DPR Minta Pemerintah Keluarkan Perpres Iuran BPJS |Republika OnlinePembatalan kenaikan iuran bisa tertunda karena menunggu Perpres baru.
Read more »
DPR Minta Pemerintah Perhitungkan Badan Usaha Migas | Republika OnlinePemerintah diminta berhati-hati dalam memberikan insentif penurunan harga gas indutri
Read more »
DPR Minta Pemerintah Batalkan Izin Masuk 500 TKA ChinaDPR meminta pemerintah membatalkan rencana kedatangan tenaga kerja asing (TKA) asal China ke Sulawesi Tenggara (Sultra)....
Read more »
Cegah Kerugian Negara, DPR Desak Standar Barang APD Corona DitetapkanKomisi III DPR menyoroti kemungkinan adanya temuan penyelewengan anggaran yang dilakukan pejabat setelah penanganan pandemi...
Read more »
DPR Desak Polisi Usut Kasus 91 Juta Akun Tokopedia BocorDPR meminta pemerintah dan kepolisian menyelidiki kasus kebocoran data 91 juta pengguna Tokopedia dan membuka hasilnya secara transparan.
Read more »