Komisi XI DPR RI mendesak Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) untuk mempercepat perbaikan tata kelola sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). DPRRI
jpnn.com, JAKARTA - Komisi XI DPR RI mendesak Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan untuk mempercepat perbaikan tata kelola sistem Jaminan Kesehatan Nasional dengan mempertimbangkan rekomendasi BPKP dalam laporan hasil audit atas aset jaminan sosial tahun 2018 dan putusan MA nomor : 7/P/HUM/2020. Demikian salah satu kesimpulan rapat kerja pendapat yang berlangsung virtual antara Komisi IX DPR dengan Menko PMK Muhadjir Effendy bersama Menteri Kesehatan Dr.
Terawan Agus Putranto, Ketua Dewan JKN Tubagus Achmad Choesi, Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan Chairul Radjab Nasution dan Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris pada Kamis lalu. Rapat kerja yang dipimpin Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Emanuel Melkiades Laka Lena itu membahas agenda tentang penjelan implikasi Peraturan Presiden Nomor 64 tahun 2020 tentang Jaminan Kesehatan Nasional.
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Komisi IX Minta Pemerintah Perbaiki Tata Kelola JKNKomisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta pemerintah mempercepat perbaikan tata kelola jaminan kesehatan nasional (JKN) JKN
Read more »
Penghapusan Kelas JKN-KIS Masih Dikaji hingga DesemberMengacu Pasal 54 poin a Perpres 64 tahun 2020, kementerian/lembaga diberikan waktu melakukan peninjauan terhadap kelas standar termasuk kebutuhan dasar kesehatan (KDK) paling lambat Desember 2020.
Read more »
DJSN: Penghapusan Kelas JKN-KIS Butuh Kesiapan RSPaling lambat 2020 sudah berjalan, artinya 2021 sudah bisa dimulai.
Read more »
DPR: Tambahan Anggaran Pilkada 2020 Sebesar Rp 1,02 T Cair SeninKebutuhan anggaran Pilkada 2020 yang belum terpenuhi diputuskan setelah rekonsiliasi antara Kemendagri, Kemenkeu, KPU, Bawaslu, DKPP, dan Gugus Tugas.
Read more »