Wakil Ketua Komite III DPD M. Rahman menilai RUU Cipta Kerja dapat dipastikan mengekalkan liberalisasi TKA di Indonesia. RUUCiptaKerja
jpnn.com, JAKARTA - Komite III DPD menolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja dan meminta DPR menghentikan pembahasannya. “Komite III DPD RI menolak RUU Cipta Kerja dan meminta DPR RI untuk menghentikan pembahasan RUU Cipta Kerja,” kata Wakil Ketua Komite III DPD M. Rahman dalam siaran persnya, Sabtu . Menurutnya, RUU Cipta Kerja hanya dominan dalam peningkatan investasi tanpa mempertimbangkan hak-hak pekerja, asas desentralisasi, dan aspek lainnya.
Asas otda itu mengakui keberadaan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota yang menganut asas otonomi seluas-luasnya dan tugas pembantuan. Dia menegaskan, RUU Cipta Kerja melanggar hak asasi warga negara. Seperti hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, jaminan kesehatan, pendidikan yang dijamin dan dilindungi konstitusi. “Serta melepaskan kewajiban negara untuk menyediakan dan memberikan hak-hak tersebut kepada swasta dan atau asing,” ujarnya.
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
DPD Minta Ikut Membahas RUU Cipta KerjaPermintaan tersebut disampaikan secara resmi oleh pimpinan Komite I DPD kepada pimpinan DPR melalui surat Nomor PU.04/926/DPDRI/IV/2020 tertanggal 16 April 2020.
Read more »
Pemerintah Genjot Pembahasan RUU Cipta Kerja, Masyarakat Didukung?Pemerintah masih membahas Omnibus Law Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja. Masyarakat dukung? RUUCiptaKerja via detikfinance
Read more »
Survei: RUU Cipta Kerja Perbaiki Regulasi yang Hambat InvestasiMayoritas pekerja dan pencipta kerja setuju RUU Omnibus Law menciptakan pekerjaan seluas-luasnya.
Read more »
Baleg DPR Minta Jangan Politisasi Pembahasan RUU Cipta KerjaAnggota Baleg DPR Firman Soebagyo menyayangkan adanya ajakan demo untuk menolak pembahasan RUU Cipta Kerja. omnibuslawRUUciptakerja
Read more »
Dewan Pers: Tunda pembahasan RUU KUHP dan RUU Ciptaker selama COVID-19Dewan Pers meminta Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia agar menunda pembahasan serta rencana pengesahan Rancangan Undang-Undang tentang ...
Read more »