Pemprov DKI Jakarta mempertanyakan IOMKI yang dikeluarkan Kementerian Perindustrian kepada perusahaan industri di Ibu Kota...
- Pemerintah Privinsi DKI Jakarta mempertanyakan Izin Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri yang dikeluarkan Kementerian Perindustrian kepada perusahaan industri di Ibu Kota selama peraturan Pembatasan Sosial Berskala Besar .
Andri menyebut, jumlah perusahaan yang mendapatkan IOMKI saat ini sebanyak 1.056 tempat kerja yang tersebar di seluruh kawasan Ibu Kota. Dirinya menyayangkan sikap Kemenperin yang tak juga melibatkan pihaknya dalam pemberian izin tersebut. Andri menjelaskan, dalam mengeluarkan IOMKI seharusnya ada koordinasi antara pemerintah pusat dan pemda untuk mencari solusi terbaik agar tujuan memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di Jakarta dapat tercapai.
Sebelumnya, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah DKI Jakarta, Elizabeth Ratu Rante Allomengatakan, selama PSBB berlaku, perusahaan yang mendapatkan IOMKI terus bertambah. Pada 15 April itu sedikitnya ada 511 perusahaan; pada 16 April menjadi 548 perusahaan. Kemudian, pada 17 April menjadi 611 perusahaan. Selanjutnya pada 20 April menjadi 763 Perusahaan dan pada 21 April menjadi 834 perusahaan.
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Kadisnakertrans-E DKI Soroti Kemenperin Obral Izin Industri |Republika OnlineAda 1.056 perusahaan dan terus bertambah di DKI yang tetap beroperasi selama PSBB.
Read more »
1050 Perusahaan Diizinkan Kemenperin, DKI: Kami Nggak Ngerti LagiKepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi DKI Jakarta Andri Yansyah mengaku tak paham lagi tentang keputusan Kemenperin yang mengizinkan ribuan perusahaan beroperasi selama PSBB
Read more »
DKI Pertanyakan Nasib 323 Ribu Calon Penerima Kartu PrakerjaDinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi DKI Jakarta mempertanyakan nasib 323.224 pekerja yang kena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan dirumahkan karena dampak covid-19.
Read more »
Pemprov DKI Godok Regulasi Larangan Masuk DKI Usai MudikDalam pembuatan regulasi tersebut, DKI berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan.
Read more »
841 Perusahaan Melanggar PSBB DKI, 141 Disegel, 700 DitegurSebanyak 841 perusahaan yang masih melanggar aturan selama pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di Jakarta.
Read more »
Tunjangan PNS DKI Dipangkas 50%, THR Ikuti Aturan PusatTunjangan PNS DKI Dipangkas 50%, THR Ikuti Aturan Pusat. Pemotongan TPP semua pegawai karena kontraksi ekonomi seluruh Indonesia sebesar 53%.
Read more »