SKK Migas menyoroti kinerja hulu Pertamina.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksanaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi , Dwi Sutjipto menilai anggapan Dirut Pertamina, Nicke Widyawati terkait harga minyak mentah yang murah tak sepenuhnya benar. Sebab, ia menilai ada komponen lain pembentuk harga sehingga meski murah di pasar, ketika di bawa ke Indonesia maka belum tentu murah.
Pernyataan Dwi tersebut tentu bertolak belakang dengan apa yang kerap kali dinyatakan Nicke Widyawati, Direktur Utama PT Pertamina . Dalam berbagai kesempatan Nicke menganggap impor minyak lebih murah daripada membeli minyak dalam negeri. “Kalau mau profit saja mah gampang, beli saja. Kondisi kemarin harga impor produk lebih murah dari impor crude, itu April-Mei. Itu kondisi anomali memang,” kata Nicke.
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
SKK Migas: Produksi Hulu Pertamina Meleset Karena Efisiensi |Republika OnlineSKK Migas akan berdiskusi dengan Pertamina agar menahan pemotongan belanja modal.
Read more »
SKK Migas Kirimi 'Surat Cinta' ke Anak Usaha Pertamina yang Tak Capai Target LiftingMasih terdapat Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) yang produksi migasnya tidak mencapai target APBN sepanjang paruh pertama tahun ini.
Read more »
SKK Migas soal Proyek Migas Laut Dalam: Masih Tunggu ChevronSKK Migas menunggu kepastian Chevron soal proyek migas laut dalam IDD tahap II. Sejumlah investor disebut melirik proyek tersebut.
Read more »
Shell Dikabarkan Hengkang dari Blok Masela, Sikap Bos SKK Migas?Bos SKK Migas Dwi Soetjipto menanggapi kabar Shell Upstream Overseas Ltd yang akan melepas kepemilikan sahamnya di Blok Masela.
Read more »
SKK Migas: Realisasi |em|Lifting|/em| Minyak 94 Persen |Republika OnlineTarget lifting gas bumi cenderung sulit dicapai.
Read more »
SKK Migas: Produksi Hulu Pertamina Meleset Karena Efisiensi |Republika OnlineSKK Migas akan berdiskusi dengan Pertamina agar menahan pemotongan belanja modal.
Read more »