Dalam aturan revisi, ada sanksi administratif teguran lisan, teguran tertulis, pembubaran, dan/atau penghentian sementara kegiatan yang langgar PSBB.
Wali Kota Depok Jawa Barat Mohammad Idris merevisi peraturan awal soal pembatasan sosial berskala besar yang tidak memuat ketentuan jelas mengenai sanksi bagi para pelanggar.
Selasa , aturan revisi itu dirumuskan dalam Peraturan Wali Kota Depok Nomor 32 Tahun 2020, yang merevisi peraturan sejenis Nomor 20 yang sejak 15 April 2020 menjadi acuan pelaksanaan PSBB di Depok. Dalam aturan revisi ini, Idris menetapkan bahwa pihaknya terdapat sanksi administratif meliputi teguran lisan, teguran tertulis, pembubaran, dan/atau penghentian sementara kegiatan yang melanggar ketentuan PSBB.Pelaksanaan teknis sanksi administratif ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Satpol PP Kota Depok.
Pasal 5 ayat : selama pemberlakuan PSBB, setiap orang dilarang menyebarkan berita yang tidak dapat dipertanggungjawabkan . Pasal 6 ayat : selama pemberlakuan PSBB, dilakukan penghentian sementara kegiatan di sekolah dan/ atau institusi pendidikan lainnya.Pasal 11 – mengenai penghentian sementara kegiatan keagamaan di rumah ibadah dan/atau di tempat tertentu.
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Pemkot Depok Klaim PSBB Turunkan Rata-rata Penambahan OTG-ODP-PDP CoronaPemerintah Kota Depok mengklaim upaya pembatasan sosial berskala besar (PSBB) memberikan hasil signifikan.
Read more »
Belum Sanggup Redam Penularan Covid-19, PSBB di Depok Dinilai Butuh Perbaikan SeriusHal itu disimpulkan setelah tim riset Urban Policy melakukan simulasi eksponensial untuk mengetahui efektivitas PSBB tahap I dan II di Kota Depok.
Read more »
PSBB, Pemkot Depok Siapkan Sanksi PidanaPemkot Depok memersiapkan sanksi pidana bagi pelanggar pembatasan sosial berskala besar sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.
Read more »
PSBB Dinilai Belum Optimal, Pemkot Depok Diminta Terapkan Sanksi bagi PelanggarSanksi yang bisa diterapkan adalah denda bagi perusahaan dan kerja sosial bagi warga sipil yang melanggar PSBB.
Read more »
Giliran Teri PDIP Menanggapi Pernyataan Mahfud MD Soal Relaksasi PSBBSetelah Bamsoet, giliran Anggota DPR Arteria Dahlan alias Teri PDIP ikut merespons pernyataan Menko Polhukam Mahfud MD terkait wacana pemerintah melakukan relaksasi PSBB di masa pandemi Covid-19. DPRRI
Read more »
Pemprov Kalsel belum Sampaikan Usulan Pemberlakuan PSBB |Republika OnlinePemprov Kalsel belum sampaikan karena yang usulkan PSBB belum memenuhi syarat
Read more »