Kepada DPR, Yasonna Laoly juga mengungkap pengakuan Habib Bahar kepada Dirjen PAS di Nusakambangan beberapa waklu lalu. YasonnaLaoly
jpnn.com, JAKARTA - Sejumlah anggota Komisi III DPR mencecar Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly karena membatalkan asimilasi dan memindahkan Habib Bahar bin Smith ke lembaga pemasyarakatan di Pulau Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah . Yasonna bersikukuh bahwa apa yang dilakukan oleh jajarannya telah sesuai dengan prosedur peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Baca Juga: Yasonna mengaku telah memberikan disposisi kepada jajarannya agar tidak boleh diskriminatif. "Kalau sesuai peraturan perundang-undangan, silakan lakukan hak yang bersangkutan sesuai ketentuan, tetapi ingatkan mereka kepada aturan yang harus dipenuhi,” kata Yasonna. Menteri asal PDI Perjuangan itu menambahkan, pada saat Habib Bahar bin Smith dikeluarkan dari Lapas Klas II A, Cibinong, Bogor, Jawa Barat, pihaknya sudah memberikan peringatan.
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
DPR Cecar Yasonna soal Pindahkan Bahar Smith ke NusakambanganSejumlah anggota DPR mempertanyakan Menkumham Yasonna Laoly terkait penangkapan kembali dan pemindahan Bahar Smith ke Nusakambangan.
Read more »
DPR: Kampanye Pilkada dalam PKPU Jangan Terlalu Dibatasi |Republika OnlineLegislator mengatakan kampanye pilkada dalam PKPU jangan terlalu dibatasi.
Read more »
Anggota DPR Tagih Perpres Pembentukan BRIN
Read more »
Anggota DPR Tagih Perpres Pembentukan BRINMulyanto khawatir selama Perpres kelembagaan BRIN belum diterbitkan akan menghambat kegiatan riset dan inovasi teknologi bangsa ini.
Read more »
Gerindra Minta DPR Pikir Ulang Pembahasan RUU HIPSekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani meminta DPR mempertimbangkan ulang untuk melanjutkan pembahasan RUU HIP yang menjadi polemik di tengah masyarakat.
Read more »
DPR: Pemerintah Jangan Gegabah Cabut Larangan Ekspor APDAnggota Komisi VI DPR RI, Nevi Zuairina menilai pemerintah terlalu gegabah dengan mengambil langkah kebijakan mencabut larangan ekspor alat pelindung diri (APD). DPRRI
Read more »