Dewan Akan Tunda Pembahasan Omnibus Law Kluster Ketenagakerjaan - Nasional - koran.tempo.co

United States News News

Dewan Akan Tunda Pembahasan Omnibus Law Kluster Ketenagakerjaan - Nasional - koran.tempo.co
United States Latest News,United States Headlines
  • 📰 korantempo
  • ⏱ Reading Time:
  • 32 sec. here
  • 2 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 16%
  • Publisher: 51%

Dewan Akan Tunda Pembahasan Omnibus Law Kluster Ketenagakerjaan

JAKARTA - Ketua Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat, Supratman Andi Agtas, mengatakan pihaknya mempertimbangkan akan menunda pembahasan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja khusus kluster ketenagakerjaan. Namun rencana itu akan lebih dulu dibahas Panitia Kerja RUU Cipta Kerja.

Rencana penundaan ini mengemuka setelah sejumlah organisasi serikat buruh berencana berunjuk rasa menolak pembahasan meski dalam kondisi bencana nasional Covid-19. Serikat buruh menolak omnibus law ini karena memuat banyak pasal kontroversial tentang ketenagakerjaan. "Kami berpandangan lebih baik semua pihak, termasuk DPR dan pemerintah, berfokus dalam menangani pandemi Covid-19," katanya.

Sementara itu, beberapa organisasi serikat pekerja menemui Presiden Jokowi di Istana Negara, kemarin. Mereka meminta pemerintah menunda pembahasan RUU Cipta Kerja, sama seperti permintaan mereka ke DPR.

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

korantempo /  🏆 38. in İD

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Pemerintah Akan Perketat Pembatasan Sosial - Laporan Utama - koran.tempo.coPemerintah Akan Perketat Pembatasan Sosial - Laporan Utama - koran.tempo.coLarangan mudik tidak akan efektif tanpa pembatasan sosial secara nasional.
Read more »

Erick Thohir Rombak Dewan Pengawas PerhutaniErick Thohir Rombak Dewan Pengawas PerhutaniMenteri BUMN Erick Thohir merombak Anggota Dewan Pengawas (Dewas) Perum Perhutani. Ini daftarnya: ErickThohir via detikfinance
Read more »

Dewan Pers: Perusahaan Pers Bantu Jurnalis Terdampak Covid-19Dewan Pers: Perusahaan Pers Bantu Jurnalis Terdampak Covid-19'Kami menganggap penting dan mendesak upaya untuk membantu para wartawan yang terdampak krisis akibat pandemi covid-19,' kata Nuh di Jakarta, Kamis (23/4).
Read more »

Dewan Etik KPAI: Sitti Hikmawaty Tak Akui Kesalahan soal Pernyataan Hamil di Kolam RenangDewan Etik KPAI: Sitti Hikmawaty Tak Akui Kesalahan soal Pernyataan Hamil di Kolam RenangMenurut Dewan Etik, Sitti tak mengakui kesalahannya saat dimintai keterangan.
Read more »

Bambang Widjojanto: Dewan Pengawas KPK Masih Ada atau Sudah Hilang?Bambang Widjojanto: Dewan Pengawas KPK Masih Ada atau Sudah Hilang?Mantan Komisioner KPK Bambang Widjojanto mendesak Dewan Pengawas turun tangan mengawasi proses seleksi jabatan di KPK yang dinilai tak transparan.
Read more »

Salah Paham Anggota Dewan Dikira Menolak Disemprot DisinfektanSalah Paham Anggota Dewan Dikira Menolak Disemprot DisinfektanAnggota DPRD Sulsel A Edy Manaf mendadak jadi pemberitaan media. Video Edy saat berselisih paham dengan petugas Satgas COVID-19 Bantaeng jadi pemicunya.
Read more »



Render Time: 2025-03-10 12:28:55