Data Bansos Semrawut, DPR Ingatkan Pentingnya Integrasi Data

Anggota Komisi VIII DPR, Selly Andriany Gantina mengatakan data terpadu kesejahteraan sosial ini sebenarnya secara konsep...

selama ini kerap menjadi persoalan dalam setiap penyaluran bansos. Anggota Komisi VIII DPR, Selly Andriany Gantina mengatakan data terpadu kesejahteraan sosial ini sebenarnya secara konsep sudah cukup bagus namun aplikasi di lapangan masih semrawut.

Persoalan tersebut, kata Selly, juga sempat dibahas dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi VIII DPR dengan Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial, Dirjen Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa PDTT, dan Deputi Kelembagaan Kemenpan RB, Senin .Dikatakan politikus PDIP ini, ada beberapa pihak yang harus bersinergi untuk bisa menghasilkan data sosial yang terpercaya."Kementerian Sosial punya instrumen untuk mendata lewat DTKS. Kementerian lain juga ada data lewat instrumen masing-masing.

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

SINDOnews /  🏆 40. in İD

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Wali Kota Bogor sisir lagi perbaikan data penerima bansosWali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto menegaskan, akan menyisir kembali perbaikan data penerima bantuan sosial bagi warga Kota Bogor yang terdampak ekonomi ...
Read more »

Di DPR, Menkominfo Tunjuk BSSN soal Kasus Data Warga RI BocorMenkominfo menyebut kasus dugaan kebocoran data 230 ribu pasien Covid-19 di Indonesia merupakan ranah Badan Siber dan Sansi Negara (BSSN).
Read more »

Marak Kebocoran Data, RI Butuh UU Pelindungan DataELSAM menilai kebocoran-kebocoran data yang terjadi beberapa waktu lalu menandakan urgensi Pembahasan RUU Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP).
Read more »

DPR-Menkumham Lanjutkan Pembahasan RKUHP dan RUU PASDalam rapat kerja, Komisi III DPR dan Menkumham Yasonna Laoly sepakat melanjutkan RKUHP dan RUU Pemasyarakatan.
Read more »

Kartu Prakerja, Anggota DPR Minta Pemerintah Perhatikan Rekomendasi KPKPemerintah diminta menindaklanjuti saran serta masukan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyangkut pelaksanaan program Kartu Prakerja.
Read more »