Pengelolaan utang pemerintah pusat dinilai BPK kurang efektif menjamin biaya minimal.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Pemeriksa Keuangan RI menyoroti kinerja terkait pengelolaan utang pemerintah pusat, data terpadu kesejahteraan sosial untuk penyaluran bantuan sosial serta program pensiun PNS,TNI, dan Polri. Tiga hal ini disoroti dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2019.
Ketua BPK menyebut pengelolaan utang pemerintah pusat kurang efektif untuk menjamin biaya minimal dan risiko terkendali serta kesinambungan fiskal pada2018 hingga triwulan ketiga 2019 di Kementerian Keuangan, Kementerian PPN/Bappenas dan instansi terkait lainnya. Sementara itu, pemeriksaan kinerja atas pengelolaan data terpadu kesejahteraan sosial dalam penyaluran bantuan sosial tahun 2018 hingga triwulan III 2019 dilakukan pada Kementerian Sosial.
Sedangkan terkait program pensiun, BPK melakukan pemeriksaan terhadap Kementerian Keuangan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Badan Kepegawaian Negara, Taspen, dan Asabri.
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
BPK Sebut Pengelolaan Utang Pemerintah Kurang EfektifBPR menyebut pengelolaan utang oleh Kementerian Keuangan tidak efektif karena strategi pengembangan pasar Surat Berharga Negara (SBN).
Read more »
BPK Laporkan Implementasi Kurikulum 2013 Kemdikbud Tak EfektifPemeriksaan dilakukan oleh BPK pada implementasi kurikulum 2013 tahun ajaran 2016-2017 dan tahun ajaran 2018-2019.
Read more »
BPK kembalikan uang negara Rp106,13 triliun selama 15 tahunBadan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI membuat entitas mulai dari pemerintah, BUMN, BUMD dan badan lainnya menyerahkan aset atau menyetor uang ke kas negara, ...
Read more »
BPK Temukan 4.000 Kasus Keuangan Negara, Nilainya TriliunanBadan Pemeriksa Keuangan RI (BPK) mengungkap 4.094 kasus keuangan dari 5.480 permasalahan yang diperiksa.
Read more »
BPK Temukan 5.480 Masalah Berpotensi Rugikan Negara Rp7,15 TBPK menyebut separuh dari 5.480 permasalahan berkaitan dengan tidak dilakukannya penghematan, tidak efisien, dan tidak efektif.
Read more »
259 Anggota Absen Paripurna Penyerahan LHP Semester II 2019 dari BPK-DPRDPR menggelar rapat paripurna hari ini yang salah satu agendanya penyerahan LHP dari BPK. Sebanyak 259 anggota DPR tidak menghadiri rapat paripurna tersebut. DPR
Read more »