Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris menegaskan bahwa kebijakan yang diambil Presiden Joko Widodo terkait iuran BPJS Kesehatan tidak melawan putusan Mahkamah Agung (MA).
TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris menegaskan bahwa kebijakan yang diambil Presiden Joko Widodo atau Jokowi terkait iuran BPJS Kesehatan tidak melawan putusan Mahkamah Agung .Sebagai informasi, pemerintah telah merilis Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan yang diteken Presiden Jokowi pada Selasa, 5 Mei 2020 dan diundangkan pada Rabu, 6 Mei 2020.
Beleid ini mengatur besaran iuran bagi sejumlah segmen peserta dan mengubah sejumlah komposisi pembayaran iuran oleh pemerintah bagi peserta yang memperoleh bantuan iuran.'Isu di media itu menganggap Pak Jokowi melawan MA, enggak . Ini kalau kami melihat opsinya ada tiga, yaitu mencabut, mengubah, dan melaksanakan,' katanya dalam konferensi pers secara virtual, Kamis, 14 Mei 2020.Fachmi menjelaskan dengan penerbitan Perpres No.
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Sempat Dibatalkan MA, Jokowi Kembali Naikkan Iuran BPJS KesehatanPolemik iuran BPJS Kesehatan seperti tak ada habisnya. Presiden Joko Widodo kembali menaikkan iuran BPJS Kesehatan. Ini besarannya: BPJSKesehatan via detikHealth
Read more »
Naikkan Iuran BPJS Kesehatan, Jokowi Dinilai Berselancar Lawan Putusan MAAnggota Komisi IX DPR Saleh Daulay menyesalkan pemerintah tidak mematuhi putusan MA soal BPJS Kesehatan.
Read more »
Jokowi Naikkan Lagi Iuran BPJS Kesehatan, KPCDI Segera Gugat Kembali ke MAKomunitas Pasien Cuci Darah sebelumnya mengajukan gugatan soal BPJS Kesehatan dan dikabulkan MA.
Read more »
Dibatalkan MA, Jokowi Naikkan Lagi Tarif BPJS KesehatanBeleid tersebut salah satunya menetapkan perubahan tarif iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan atau BPJS Kesehatan untuk peserta bukan penerima upah atau peserta mandiri.
Read more »
Iuran Kesehatan Naik, BPJS Kesehatan Terapkan Kebijakan KhususIuran JKN-KIS peserta PBPU dan BP/Mandiri untuk Januari, Februari, dan Maret 2020, mengikuti Perpres Nomor 75 Tahun 2019....
Read more »
Jokowi Naikkan Iuran BPJS Kesehatan, Bupati Sragen: Berat Bagi Rakyat!'Dalam keadaan normal saja menaikkan iuran itu memberatkan. Apalagi menaikkan iuran sekarang dengan kondisi ekonomi yang serba tidak menentu,' ujar Bupati Yuni.
Read more »