BI menerbitkan Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (SPI) 2025.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bank Indonesia memiliki visi pengembangan ekonomi digital yang dituangkan dalam Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025. Sesuai dengan peran dan tugas BI sebagai otoritas dalam sistem pembayaran.
Deputi Gubernur Bank Indonesia, Dody Budi Waluyo menyampaikan, SPI 2025 mendorong untuk mendukung integrasi ekonomi keuangan digital nasional, juga digitalisasi perbankan. Selain itu menjamin interlink antara fintech dengan perbankan, menjamin keseimbangan antara inovasi dengan proteksi konsumen, integritas, stabilitas, serta persaingan usaha yang sehat. Baca Juga SPI juga menjamin kepentingan nasional dalam ekonomi keuangan digital.
BI menempuh beberapa kebijakan guna mendukung optimalisasi penggunaan non tunai sejalan dengan imbauan pemerintah untuk pembatasan sosial. Untuk optimalisasi penggunaan nontunai, dilakukan penyesuaian fee SKNBI dan MDR QRIS untuk mengurangi biaya transaksi ekonomi, hingga dukungan penyaluran bansos melalui nontunai.
Pengembangan QRIS di masa Covid-19 juga terus berlangsung. Baik untuk perdagangan ritel, sosial keagamaan, hingga kesehatan. Kedepan, Dody mengatakan BI menjaga kestabilan sistem pembayaran dan menjaga kelancaran transaksi dengan sistem yang handal dan efisien. "Kita akan kembangkan open banking untuk inklusivitas perbankan, sistem retail payment yang lebih maju dari sekarang, pengembangan data, dan infrastruktur," katanya.BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
BI Yakin Ekonomi Indonesia tidak Mengalami Resesi |Republika OnlineBI menilai sejumlah indikator perdagangan global mulai menunjukkan tanda perbaikan.
Read more »
BI: Gelombang Kedua Covid-19 Dorong Pelemahan Rupiah |Republika OnlineMenstabilkan rupiah memerlukan ekspektasi dan kepercayaan pasar.
Read more »
Soal Isu Peleburan ke BI, OJK Enggan Berandai-AndaiAnto pun menekankan, ketika restrukturisasi melandai, saatnya untuk kembali menggerakkan sektor riil tanpa mengabaikan protokol kesehatan.
Read more »
Jokowi Pertimbangkan Pengawasan Bank Kembali ke BI, OJK Buka SuaraBeredar kabar Presiden Jokowi akan mengembalikan wewenang pengawasan perbankan dari OJK ke Bank Indonesia (BI). OJK buka suara. OJK BI via detikfinance
Read more »
Pengawasan Bank Akan Kembali ke BI, Komisi XI DPR Minta OJK Yakinkan Presiden - Tribunnews.comSebenarnya, wacana pengembalian pengawasan perbankan oleh bank sentral sudah cukup banyak dilakukan sejumlah negara.
Read more »
DPR: Penyatuan BI dan OJK Belum Mendesak'Lembaga sudah ada, kantor juga sudah ada kenapa harus kita lebur lagi. Belum ada urgensinya. Saat ini DPR fokus selesaikan RUU Omnibus Law untuk kemudahan dunia usaha.'
Read more »