Bawaslu menyebut kepala daerah yang mempolitisasi bansos Covid-19 untuk kepentingan sendiri bisa dibidik UU Pemda.
TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Badan Pengawas Pemilu , Fritz Edward Siregar, mengatakan politisasi bantuan sosial atau bansos untuk masyarakat terdampak Covid-19 oleh sejumlah kepala daerah dapat dianggap melanggar Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.Pasal yang bisa dikenakan yakni Pasal 76 ayat huruf a UU tersebut.
Tindakan politisasi bansos oleh sejumlah kepala daerah ini pun dikaitkan dengan kontestasi Pilkada 2020. Namun menurut Fritz, Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada tak bisa serta merta menjerat politisasi bansos oleh para kepala daerah yang juga calon inkumben itu.'Harus melihat apakah ini melanggar UU pemilihan atau UU yang lain. Kalau sepakat melanggar UU pemilihan, pasal mana yang akan dikenakan,' ujar dia.
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Gugas COVID-19: Kaum muda kebanyakan tidak sadar terinfeksi COVID-19Orang tanpa gejala seringkali menjadi pembunuh senyap. Kaum muda sering kali salah persepsi bahwa gejala yang ada hanya flu biasa sehingga tidak merasa sebagai pembawa virus. COVID19
Read more »
‘Jari kaki Covid’, salah satu kondisi klinis yang mungkin gejala baru Covid-19?Kajian yang dilakukan sejumlah pakar kesehatan di Spanyol menemukan terjadinya ruam kulit pada kaki yang dialami pasien Covid-19.
Read more »
Pasien Positif Covid-19 di Wisma Atlet Berkurang 19 Jadi 704Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) I Laksamana Madya TNI Yudo Margono menuturkan hari ini jumlah pasien positif Covid-19 ada 704 orang. Ada pengurangan 19 pasien.
Read more »
Usai Wabah Covid-19, Pemerintah Pastikan Pelatihan Kartu Prakerja Digelar Offline'Pelatihan kelas tatap muka Kartu Prakerja, workshop, balai latihan, dan lain-lain akan tersedia setelah pembatasan sosial dicabut.'
Read more »
Kasus Covid-19 Masih Bertambah, Pemkot Makassar Berencana Perpanjang PSBBPemerintah Kota Makassar berencana memperpanjang masa PSBB.
Read more »