Jika paripurna menyetejui RUU Pelindungan PRT, maka berikutnya DPR akan mengirimkan draf kepada pemerintah.
Pemerintah kemudian mengirimkan daftar inventarisasi masalah dan surat presiden untuk kepada DPR untuk memulai pembahasan.Ia menjelaskan, RUU Pelindungan PRT terdiri atas 12 bab dan 34 pasal.
Willy mengatakan, hal-hal pokok yang diatur dalam RUU Pelindungan PRT, antara lain soal perekrutan PRT baik secara langsung maupun tidak langsung, aturan penyalur PRT dan hak-hak bagi PRT. Disebutkan Willy, ada bab tentang lingkup pekerjaan PRT, hubungan kerja, hak dan kewajiban, pendidikan dan pelatihan, penyalurMengaku Agen Penyalur Kerja, Pria Ini Rampok dan Perkosa Calon PRTDalam rapat pleno Baleg, Ketua Baleg Supratman Andi Agtas mengatakan, RUU Pelindungan PRT bertujuan untuk memberikan pelindungan dasar bagi PRT.
"Yang kita inginkan adalah perlindungan yang bersifat sosiokultural. Jadi tidak mengubah secara drastis dan tidak menimbulkan perdebatan apakah RUU Pelindungan PRT ini menjadi hubungan industrialis, itu sama sekali tidak," kata Supratman.
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Baleg Sebut Nasib RUU HIP Tergantung Pimpinan DPR dan FraksiKetua Baleg DPR, Supratman Andi Agtas menegaskan bahwa kewenangan untuk mencabut Rancangan Undang-Undang tentang Haluan...
Read more »
RUU Perlindungan PRT Disetujui Jadi Usulan Baleg DPRRUU Perlindungan PRT segera dikirimkan ke Paripurna DPR setelah disetujui sebagai RUU usulan dari Badan Legislatif DPR, Rabu (1/7).
Read more »
Ketua Baleg Sebut RUU Ciptaker tak Selesai dalam Waktu Dekat |Republika OnlineKetua Baleg DPR klaim omnibus law cipta kerja tak selesai dalam waktu dekat
Read more »
Baleg DPR Gelar Rapat Evaluasi Prolegnas Prioritas 2020Berdasarkan UU PPP, Prolegnas dapat dievaluasi setiap akhir tahun bersamaan dengan penyusunan dan penetapan Prolegnas Prioritas tahunan.
Read more »
Fokus Atasi Pandemi, Baleg DPR Realistis Capaian Prolegnas 2020Beberapa RUU diminta untuk dipertimbangkan ditarik dari Prolegnas Prioritas 2020 dan dimasukkan pada Prolegnas Tahun 2021.
Read more »
RUU HIP menjadi RUU PIP, pengurus Muhammadiyah: 'Kalau substansinya sama, itu membohongi rakyat'Sejumlah kalangan, dari ormas hingga parpol, memandang 'aneh' perubahan RUU HIP menjadi RUU PIP. Muncul tuntutan RUU ini dicabut sama sekali.
Read more »